Permudah E-Commerce, Setiap Desa Harus Memiliki Produk Unggulan

"Saya ingin ke depan desa akan membantu kota, bukan kota membantu desa," ujar Menteri Eko dalam Rapat Kerja Kemendes PDTT di Jakarta, seperti dikutip dari siaran pers yang diterima (Selasa, 22/8).

Untuk mencapai impian tersebut, pihaknya akan terus menggenjot produktivitas desa. Setiap desa harus memiliki satu produk unggulan. Menurutnya, program satu desa satu produk akan mempermudah aktivitas perdagangan online (e-commerce) produk desa.

"Program desa online bisa kita kaitkan dengan E-Commerce. Tapi kalau tidak ada produk unggulan dalam 1 kecamatan atau minimal 1 desa, untuk kita E-Commerce juga susah," sambung politikus PKB ini.

Dia mengingatkan jajarannya bahwa tugas kita cuma satu, yaitu meningkatkan taraf hidup desa. Sebab, lebih dari separuh masyarakat Indonesia saat ini berada di desa, dan banyak di antaranya yang masih hidup di bawah garis kemiskinan.

Sejauh ini, terdapat 74.754 desa di Indonesia yang jika diberdayakan, akan memberikan dampak ekonomi yang luar biasa untuk bangsa.  "Ada daerah yang masih tertinggal, meskipun ada juga yang sudah mulai berkembang dan maju. Sudah saatnya kita tidak hanya fokus pada infrastruktur tapi sudah waktunya kita melakukan pemberdayaan ekonomi juga," tandasnya.

Menurutnya, aliran dana yang masuk ke desa baik dana desa dari APBN maupun Alokasi Dana Desa (ADD) dari pemerintah daerah, dapat dimaksimalkan untuk mendatangkan income (pendapatan) ke desa. Salah satu upaya adalah melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Selanjutnya dengan perusahaan swasta dan BUMN (Badan Usaha Milik Negara), bagaimana swasta dan BUMN ini bisa investasi ke desa dalam bentuk pasca panen. Kita upayakan agar bagaimana industri bisa masuk ke desa. Atau desa bisa bikin pelatihan yang bisa bekerja di luar desa, sehingga bisa membawa income masuk ke desa,” terangnya.

Terkait hal tersebut, Eko mengaku telah memberikan kewenangan terhadap setiap kedirjenan untuk saling bersinergi dalam melaksanakan program-program kementerian. Eko menegaskan, cara pandang yang masih mengatakan bahwa  Kemendes PDTT merupakan gabungan dari 3 kementerian yakni kementerian transmigrasi, PDT, dan kementerian desa harus dihapuskan.

"Saya empower Dirjen-Dirjen saya, nggak boleh ada yang mengganggu. Bahwa kita adalah satu kementerian baru yakni Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Nggak ada geng-gengan lagi," tandasnya. [zul]