Tol Kapalbetung Ditargetkan Rampung 2018

Sekretaris Daerah (Sekda) Sumsel, Mukti Sulaiman mengatakan, dari hasil pertemuan dengan PT Sriwijaya Makmore Persada, pembangunan jalan tol yang panjangnya sekitar 111, 9 kilometer tersebut telah mempunyai dasar hukum.

Pertama, Akta Nomor 08 tanggal 12 Oktober 2015 tentang Perjanjian pengusahaan Jalan Tok Kayuagung-Palembang-Betung yang ditandatangani PT Sriwijaya Makmore Persada dengan Pemerintah Republik Indonesia yang dalam hal ini diwakili Direktur Jenderal Bina Marga.

Kedua, dokumen Amdal, PKL, RPL Jalan tol Kayuagung-Palembang-Betung telah disetujui oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Pembangunan jalan tol Kapalbetung terbagi menjadi beberapa bagian. Di wilayah Kabupaten OKI sepanjang 33,5 KM, wilayah Kota Palembang 33,9 KM, Kabupaten Banyuasin 44,5 KM. Total seluruhnya mencapai 111,9 KM.

"(Tol Kapalbetung) ini dibangun oleh swasta, modalnya swasta, keterlibatan Pemda mendukung koordinasi percepatan, pembebasan walaupun ini dilakukan swasta," terangnya seperti diberitakan RMOLSumsel.com, Rabu (20/4).

Menurutnya, khusus wilayah Kabupaten OKI telah dilaksanakan pembebasan lahan oleh Pemerintah Kabupaten OKI. Proses pengadaan tanah berdasarkan Undang-Undang 2/2012 dan Perpres Nomor 71 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum ada empat tahapan, yakni perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan hasil.

"Di arah Kayuagung sudah dilakukan pembebasan tanahnya. Karena ini untuk kepentingan umum, Gubernur minta pihak swasta menetapkan lokasi," terangnya.

Dirut PT Sriwijaya Makmure Persada, Bakti Setiawan menjelaskan, pengerjaan secara total diperkirakan akan dimulai akhir April atau Mei. "Setelah penetapan lokasi, kami masih menunggu penetapan lokasi. Total panjang jalan, 111,9 KM direncanakan sampai dengan akhir 2019 dengan nilai investasi Rp 14,435 Trilliun," jelasnya.

Menurutnya, pembebasan lahan, untuk seksi I sudah selesai di Kayuagung-Palembang dengan panjang 33 KM. Sekarang ini, pihaknya telah memulai proses pengerjaan. "Kami sudah menandatangi perjanjian 12 Oktober. Groundbreaking nggak perlulah, yang penting kerja. Karena (lahan) yang sudah bebas Kayuagung-Palembang, itu kami kerjakan dulu. Nanti, simultan kalau sudah selesai seluruh tanahnya," demikian Bakti. [sam]