"Program Keluarga Harapan menjadi bukti komitmen Pemerintah dalam memberikan bantuan sosial kepada warga," ujar Presiden di Dermaga AL Biryosi, Sanggeng, Manokwari, seperti dalam rilis yang dikirim Tim Komunikasi Presiden, Sukardi Rinakit.
Pemerintah, jelas Jokowi, meningkatkan PKH menjadi Rp 9,98 triliun pada tahun 2016, dari sebelumnya hanya Rp 5,6 triliun. Sedangkan besarannya berbeda bagi setiap keluarga, tergantung pada kondisinya masing-masing.
Dalam kesempatan itu, Jokowi juga berpesan agar program bantuan ini digunakan sebaik-baiknya dan jangan dipakai untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. "Harus digunakan untuk pendidikan anak, untuk kesehatan anak," tegas Presiden.
Sementara itu, bagi warga penyandang disabilitas berat, Pemerintah memberikan bantuan dalam skema ASDP. Besarnya dana yang diperoleh oleh setiap orangnya sebesar Rp 300 ribu per bulan yang dicairkan setiap empat bulan sekali.
Sedangkan ASLU yang diperuntukan bagi warga lansia menunjukkan sebuah penghormatan dan penghargaan dari negara kepada warga lanjut usia agar dapat menikmati hidup dengan tenang dan wajar. Sementara itu, Beras Rastra merupakan hak bagi warga yang kurang mampu, sehingga jangan sampai salah dalam penyalurannya.
Tidak ketinggalan, untuk menjamin agar anak-anak di Manokwari dapat mengecam pendidikan formal, dalam kunjungan kerjanya kali ini, Jokowi membagikan KIP. Berdasarkan data dari Kemendikbud Penyaluran KIP sasaranya untuk SD di Papua Barat sebanyak 93.280, SMP 34.068, SMA 9.735, dan SMK 13.386.
Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa yang ikut dalam kunjungan itu mengatakan bahwa bantuan sosial PKH di Papua Barat baru terealisasi di tiga dari 13 kabupaten/kota dan ditargetkan pada bulan Juni 2016 seluruh kabupaten/kota sudah menerima semuanya.
Sementara itu, bantuan disabilitas yang tercatat 121 orang di Papua Barat dan 52 orang di Manokwari. Nilai bantuan PKH di Papua Barat totalnya sebesar Rp 31,4 miliar, bantuan disabilitas total mencapai Rp 435,6 juta, bantuan lansia untuk 250 orang senilai Rp 600 juta, dan total bantuan sosial di Papua Barat senilai lebih dari Rp 150,85 miliar.
[rus]
BERITA TERKAIT: