Hal itu disampaikan Marsekal Muda TNI (Purn) Koesnadi Kardi dalam diskusi "Mungkinkah Militer Kembali Berpolitik" di Universitas Paramadhina, Jakarta, Kamis (14/1).
"Itu jelas salah, menyalahi undang-undang TNI sendiri. Menurut saya pemahaman tentang hubungan sipil-militer harus perlu disosialisikan kembali," kata Koesnadi.
Ia meduga banyak TNI di daerah yang belum paham soal pentingnya netralitas TNI. TNI daerah kata dia masih memiliki perepsi orde baru yang lekat dengan dwi fungsi ABRI.
"Jadi reformasi TNI masih tidak maksimal, sekarang justru mandek. karena orientasi militer dalam bidang politik sudah berlangsung sejak awal pembentukan mereka. Hal itu juga karena adanya keyakinan kuat, militer harus berpolitik," ujar Koesnadi.
Atas dasar itu, Koesnadi menilai reformasi di tubuh TNI perlu terus dilanjutkan. Salah satunya, terkait hubungan militer-sipil yang diharapkan semakin demokratis.
"Salah satu indikator reformasi TNI belum tuntas, adanya pembentukan komando teritorial (koter) baru yang tidak melalui prosedur benar. Peradilan militer saat ini juga belum sesuai alam demokrasi. Padahal, kita telah menyatakan sebagai salah satu negara demokrasi terbesar ketiga di dunia," tegasnya.
Termasuk kata dia, penguatan sipil di kementerian pertahanan yang saat ini masih didominasi oleh militer. Koesnadi bahkan menyarankan agar sipil lulusan Universitas Pertahanan (Unhan) segera diberdayakan untuk masuk ke Kemhan.
"Sekarang kan militer masih patuh dengan panglima TNI saja. Coba kalau didaerah ada menteri dan panglima TNI yang datang, pasti yang diprioritaskan panglima TNI. Reformasi Kemhan, TNI dan juga Pandam dikasus Kepri harus dievaluasi," demikian Koesnadi.
[rus]
. Berita tentang keterlibatan TNI mendukung salah satu pasangan calon gubernur dan wakil gubernur di Pilkada Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) 2015, tidak bisa dibenarkan. 
.jpg)
BERITA TERKAIT: