Ahok Ingin Ketua RT dan RW Ditunjuk Walikota Biar Terkontrol

Ia beralasan selama ini kinerja ketua RT dan RW dilihatnya belum maksimal terhadap pelayanan masyarakat. Terutama juga, membantu Pemprov dalam menertibkan pedagang kaki lima (PKL) tanaman hias di wilayahnya masing-masing.

"Kamu pernah nggak protes kenapa nggak ada Pemilukada walikota di Jakarta? Nggak pernah protes toh, kenapa?," kata mantan anggota DPR itu kepada wartawan di Balaikota, Jakarta Pusat, Senin (9/6).

"Ini Ibu Kota, bos. Kenapa lurah dan kepala dinas di sini semua PNS? Ibukota, bos. Lalu kenapa ketua RT dan RW mesti pemilihan sampai harus ada preman jadi RT, jadi RW jual-jualin lapak? Terus kita gaji dia Rp 750 ribu lagi sebulan. Tugasnya apa? Nggak jelas. Mendata BPS itu bayar lagi loh," bebernya.

Dengan menunjuk langsung ketua RT dan RW, Ahok yakin kinerja mereka bisa secara langsung dikontrol. Apalagi ketua RW dan RW itu diberikan gaji setiap bulannya.

"Saya tanya sama lurah dan walikota, kamu bisa kontrol RT dan RW nggak? Nggak bisa. Kalau begitu kita saja yang buat gajiannya semua. Kita yang tunjuk. Kalau ada 2-3 yang sama bagusnya, karena si walikota juga pengen yang pimpin bagus, anda boleh langsung pilih. Kita gaji Rp 1 juta deh, dinaikin gajinya dan didebet langsung ke rekeningnya," jelas Ahok, sapaan dia.

Namun, lanjut dia, tentunya ada syarat yang harus dipenuhi oleh para ketua RT dan RW terpilih itu. Mereka harus melaporkan SafetiPin minimal tiga kali sehari. Masing-masing lurah dan camat harus melaporkan kondisi daerah mereka masing-masing.

"Tapi anda harus laporkan SafetiPin (aplikasi di android dan IOS minimal) 100 kali, minimal tiga kali sehari. Ya laporin kondisi kamu, mana lubang, mana sampah. nanti lurah pelototin. jadi kinerjanya numpang SafetiPin. Terus banyak sekali kan jalan-jalan perumahan sudah jadi toko kan, ruko-ruko kan? itu setor upeti nggak? Semua harus dilaporkan melalui SafetiPin," tegasnya.[wid]