Jokowi Benarkan Dana Blusukan yang Dirilis Fitra

 LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/'></a>
LAPORAN:
  • Senin, 22 Juli 2013, 15:26 WIB
Jokowi Benarkan Dana <I>Blusukan</i> yang Dirilis Fitra
JOKO WIDODO DAN BASUKI T PURNAMA/RMOL
rmol news logo Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) merilis jumlah anggaran blusukan Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) selama 2013 ini mencapai angka Rp 26,6 miliar. Jika dijabarkan untuk kegiatan blusukan saja, Jokowi per hari dianggarkan sebesar Rp 34 juta.

Jokowi saat dikonfirmasi soal rilis Fitra tersebut, langsung keberatan dituding boros anggaran. 

"Boros apa? blusukan ndak pernah pakai anggaran. Blusukan itu modalnya hanya jalan kaki saja. Ndak ada yang lain," ujar Jokowi di Balaikota, Jakarta (22/7).

Meski demikian, Jokowi membenarkan, angka yang dikeluarkan oleh Fitra. Tapi itu anggaran biaya penunjang operasional gubernur dan wakil gubernur DKI sepanjang tahun 2013. Adapun pengeluarannya sebagai dana taktis keamanan untuk membantu korban kebakaran, konsumsi aparat yang bertugas mengikutinya blusukan dan lain sebagainya.

"Iya bener untuk gubernur dan wakil gubernur. Tapi sekali lagi itu kan nggak dipakai semuanya. Separuh aja nggak. Kalau ada masalah-masalah, kebakaran, gesekan, hal bersifat keamananlah," jelas Jokowi.

Ketika disinggung bahwa angka tersebut melonjak tajam bila dibandingkan masa kepemimpinan Gubernur Fauzi Bowo, Jokowi dengan tegas mengatakan bahwa itu hanya masalah anggaran saja. Perihal penggunaannya belum tentu sebesar itu. Dikatakan Jokowi, meningkatnya angka tersebut karena jumlah pendapatan DKI juga naik. Jadi, anggaran untuk blusukan pun ikut naik.

"Karena itu, sekali lagi, ini masalah anggaran saja. Tidak masalah penggunaan. Realisasinya, separuh saja belum digunakan. Kalau anggarannya naik karena pendapatan DKI juga loncat kan tahun ini. Itu aja," bebernya.

Walau diterpa gosip semacam itu, Jokowi mengaku tidak akan menghentikan aksi blusukan yang selama ini dia terapkan.

"Tetep lah sepanjang masih punya kaki," tegas Jokowi.

Jokowi pun menyarankan untuk membuka data-data APBD DKI yang bisa diakses secara bebas agar tidak terjadi kesalahpahaman informasi.

"APBD kita buka semua di RT, RW, kelurahan dan semua bisa baca. Tapi kalau dan nggak ngerti ya konfirmasi dulu. Tanya dulu, sehingga tidak membuat anggapan sendiri. Kan repot nanti. Tapi kita sudah sangat terbuka sekali," jelasnya.[wid]

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

FOLLOW US

ARTIKEL LAINNYA