Staf Operasional YLBHI-LBH Semarang, Luthfi Dwi Yoga pun mengingatkan, para PKL itu telah dilindungi dan dijamin oleh konstitusi. Oleh karena itu Pemerintah Kota Semarang dalam hal ini, sudah selayaknya menjamin hak-hak rakyatnya untuk mendapatkan jaminan kepastian atas pekerjaan yang mereka pilih sebagai salah satu upaya untuk mengentaskan kemiskinan di Kota Semarang.
"Jika Pemerintah Kota Semarang lebih memperhatikan keberlangsungan PKL, angka kemiskinan di Kota Semarang sudah pasti akan bisa turun. Banyak sekali masyarakat Kota Semarang yang menjadi PKL karena ketersediaan lapangan pekerjaan yang semakin lama semakin sempit," terangnya melalui rilis yang diterima redaksi, sesaat lalu (Minggu, 11/9).
Pandangan ini disampaikan Lutfhi menyusul keputusan Pemerintah Daerah Semarang merelokasi sebanyak 47 PKL Pemuda yang berada mulai dari perempatan PLN sampai depan Sri Ratu Jalan Pemuda ke sepanjang Jalan Imam Bonjol atau 100 meter dari pertigaan depan Stasiun Poncol ke arah utara. Proses relokasi puluhan PKL ini akan dilaksanakan mulai hari ini pukul 10.00 WIB oleh Dinas Pasar Kota Semarang bersama dengan pihak kecamatan, kelurahan dan Satuan Polisi Pamong Praja.
Catatan YLBHI-LBH Semarang berdasarkan data dari Dinas Pasar Kota Semarang pada tahun 2008 saja, jumlah PKL di Kota Semarang sebanyak kurang lebih hampir 13.000 PKL dan sampai tahun 2011 jumlah ini mungkin akan terus bertambah seiring lapangan pekerjaan di sektor formal yang sangat sedikit mau tidak mau masyarakat terjun di sektor pekerjaan informal.
Ketua Persatuan Pedagang Kaki Lima Semarang (PPKLS), Ani Kusrini menimpali, sudah selayaknya Pemerintah Kota Semarang harus memberdayakan dan memperhatikan warga Kota Semarang yang bekerja di sektor informal yaitu PKL yang selama ini jauh dari perhatian Pemerintah.
"PKL ini merupakan aset penting bagi Pemerintah Kota Semarang dalam mewujudkan Semarang setara karena PKL ini bisa meningkatkan PAD Kota Semarang. Sehingga ke depan Kota Semarang ini bukan hanya setara dalam hal pembangunan fisik saja akan tetapi juga setara dalam hal kesejahteraan masyarakatnya dengan 14 kota besar di Indonesia lainnya," tutup Ani.
[wid]
BERITA TERKAIT: