PT MMS menuding adanya dugaan praktik mafia peradilan di balik putusan yang membatalkan perjanjian tersebut.
Perjanjian sewa yang disepakati pada 11 Januari 2023 dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang. Keputusan ini dinilai sangat merugikan PT MMS yang telah berinvestasi besar untuk membangun dan menata kawasan tersebut tanpa adanya wanprestasi dari pihak penyewa.
Dalam perjanjian, PT MMS diberikan hak mengelola lahan parkir, namun Pemkab Klaten mengambil alih secara sepihak lewat Surat Pemberitahuan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Pemkab Klaten tertanggal 27 November 2025.
PT MMS kemudian menggugat Pemkab Klaten ke Pengadilan Negeri Klaten. PN Klaten menyatakan tidak berwenang memeriksa perkara, sementara Pengadilan Tinggi Semarang membatalkan perjanjian sewa.
"PT MMS yang terlibat dalam perjanjian tersebut menyampaikan keberatannya. Saya sebut ini mafia peradilan. Dan kenapa ini dibatalkan? Kalau dibatalkan, semua uang sewa yang sudah dibayarkan kepada Bupati, mau dikembalikan ke mana?" kata Kuasa Hukum PT MMS OC Kaligis kepada wartawan, Senin 16 November 2026.
OC Kaligis menjelaskan bahwa perjanjian tersebut dibuat oleh Sri Mulyani yang saat itu menjabat sebagai Bupati Klaten. Pertimbangan hukum pembatalan menyebutkan alasan tidak melalui proses lelang dan harga appraisal.
OC Kaligis membantah tudingan tersebut dengan menyatakan sebelumnya telah diusulkan lelang namun tidak ada peserta. Opsi harga appraisal tidak dipakai karena tidak mencakup nilai investasi dan tidak mempertimbangkan kondisi pandemi Covid-19.
Selama perjanjian, pihak pengelola telah mengeluarkan biaya tambahan untuk fasilitas umum seperti toilet, renovasi lantai, lift, eskalator, serta mendatangkan tenant nasional dan internasional.
Pendapatan kawasan meningkat dari Rp600 juta per tahun menjadi lebih dari Rp3 miliar pada tahun pertama, dengan potensi penghasilan negara hingga Rp200 miliar selama masa perjanjian 20 tahun.
Saat ini, pihak PT MMS tengah menyiapkan langkah kasasi ke Mahkamah Agung dan berharap proses hukum berjalan objektif serta adil tanpa intervensi pihak lain.
"Perkara ini dipantau masyarakat luas karena menyangkut kepercayaan terhadap kepastian hukum dan keadilan di Indonesia," tandas OC Kaligis.
BERITA TERKAIT: