Hal ini pun disambut baik oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha, Supriyadi. Menurutnya, putusan ini memiliki dampak positif bagi umat dan pengurus yayasan dalam pelaksanaan peribadatan di Vihara Amurva Bhumi.
"Apalagi dalam menyambut tahun baru Imlek," kata Supriyadilewat keterangan resminya, Rabu 29 Januari 2025.
Supriyadi menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak memberikan dukungan dan pendampingan kepada pihak pengurus yayasan, baik oleh Dharmaphala Nusantara FABB, Tim Hukum Yayasan, para pemuka agama Buddha.
"Terima kasih kepada Bapak Kevin Wu, Ketua Umum Dharmapala Nusantara yang juga Anggota DPRD DKI, yang terus mengawal proses hukum Vihara Amurwa Bhumi," sambungnya.
Dia berharap, kasus seperti ini tidak terulang Kembali di tempat ibadah lainnya. Persoalan aset lahan rumah ibadah harus diselesaikan dengan mengedepankan kepentingan umum.
"Sehingga setiap umat beragama dapat menjalankan ibadahnya dengan tenang dan damai," pungkasnya.
Sebelumnya pada tahun 2022 PT. Danataru Jaya mengklaim tanah seluas 462 m2 yang menjadi akses menuju Vihara merupakan tanah milik perusahaan dan langsung menggugatnya ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan dimenangkan oleh penggugat.
Dalam putusan Majelis Hakim menilai bahwa akses jalan tersebut merupakan bagian dari hak guna bangunan No 298 /Desa Karet Semanggi berdasarkan surat ukur no 567/1998.
Setelah itu, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Yayasan Vihara Amurva Bhumi yang tertulis dalam Putusan No. 4010 K/Pdt/2024 yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung pada 14 November 2024.
Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Yayasan Vihara Amurva Bhumi, serta membatalkan Pengadilan Tinggi Jakarta No.929/PDT/2023/ PT DKI tanggal 17 Oktober 2023 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.751/Pdt.G/2022/PN Jkt. Sel tanggal 22 Mei 2023.
Vihara Amurva Bhumi sudah berdiri sejak tahun 1925 dan telah ditetapkan oleh Cagar Budaya oleh Pemerintah Provinsi Jakarta.
BERITA TERKAIT: