"Kita menggandeng PPATK. Diharapkan bisa mengetahui siapa saja dan berapa besaran uang yang diterima oknum pejabat, kita telusuri itu," jelasnya di Gedung Balai Kota, Rabu (29/6).
Menurut Ahok, pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan kepolisian guna mengungkap oknum yang mencari keuntungan dalam pembelian lahan seluas 4,6 hektar itu.
"Kita mesti bawa ke bagian aparat saja, biar dipanggil KPK semua. Biar ketahuan, ditelusuri saja PPATK," tegasnya.
Pembelian lahan Rusun Cengkareng Barat senilai Rp 648 miliar mengalami masalah dalam kepemilikan. Dinas Kelautan, Pertanian dan ketahanan Pangan mengklaim memiliki lahan itu, sedangkan Dinas Perumahan dan Gedung Pemprov DKI mengaku membeli lahan dari perseorangan atas nama Toeti Noezlar Soekarno. Selain itu, Toeti sendiri mengklaim pembayaran lahan baru diterima sekitar Rp 400 miliar, sehingga sisa uangnya diduga dialirkan pihak tertentu untuk memuluskan pembelian lahan.
[wah]
BERITA TERKAIT: