"Haji Lulung hebat bisa kritik (KPK). Salah satu kebanggaan saya," tegasnya dalam sebuah diskusi di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (18/6).
Lulung mengatakan itu karena merasa organisasi sosial masyarakat yang selama ini getol memerangi kasus korupsi, Indonesian Corruption Watch (ICW) malah seakan-akan seperti konsultan hukumnya Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahja Purnama yang terjerat kasus dugaan penyelewengan pembelian lahan untuk pembangunan RS Sumber Waras.
Menurut dia, KPK harusnya memperlakukan kasus dugaan korupsi di RSSW seperti kasus kasus sebelumnya yang mereka tangani. Utamanya kasus yang bukti awalnya adalah melalui temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon sepakat dengan itu. Dia juga mendesak KPK menggunakan temuan BPK sebagai bukti yang bisa digunakan untuk memperdalam dugaan penyelewengan dalam pembelian lahan itu.
"Seharusnya (audit BPK) jadi obyek penyelidikan. KPK bukan abdi dalem istana atau Ahok, KPK harus bersikap dan menyampaikan pendapat," sesalnya.
Apa yang dilakukan KPK sangat tidak konsisten, sebab di kasus-kasus sebelumnya, KPK selalu menggunakan audit BPK sebagai bukti awal.
"Contoh terlalu banyak. Hambalang, Miranda Gultom. Berdasarkan audit BPK, dengan cepat dan mudah kasus diproses," bebernya.
"Kasus ini (pembelian lahan RSSW) terkesan pembelaan semacam invisible hand. Relatif ga independen KPK," tegasnya.
[sam]
.jpg)
BERITA TERKAIT: