RMOL. Kementerian Agama (Kemenag) mulai mematangkan prosedur seleksi anggota Majelis Masyayikh (MM) untuk masa bakti 2026-2031. 

Melalui pendekatan yang lebih strategis dan terukur, seleksi ini diharapkan mampu melahirkan kepemimpinan yang memperkuat sistem penjaminan mutu pendidikan pesantren di Indonesia.

Berdasarkan amanat UU No.18 Tahun 2019, Majelis Masyayikh adalah lembaga mandiri yang beranggotakan sembilan perwakilan rumpun ilmu agama. Peran utamanya merumuskan dan menetapkan standar mutu pendidikan pesantren, melindungi kekhasan nilai-nilai pesantren, serta meningkatkan kualitas serta daya saing pesantren di tingkat nasional dan global.

Dalam rapat koordinasi teknis di Jakarta, Selasa 31 Maret 2026, Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Amien Suyitno, menegaskan bahwa rekrutmen ini bukan sekadar rutinitas administratif, melainkan penentu masa depan pendidikan Islam.

“Ini bukan sekadar pergantian figur, tetapi penataan ulang arah mutu pendidikan pesantren ke depan,” tegas Suyitno.

Ia menekankan bahwa proses seleksi harus dilakukan secara sistematis dan tanpa kompromi demi menjaga integritas lembaga. Pemerintah juga sedang memperkuat fondasi hukum serta skema pendanaan agar posisi MM tetap solid di tengah perubahan struktur organisasi Kemenag.

Sekretaris Ditjen Pendidikan Islam, M. Arskal Salim GP, menambahkan bahwa komposisi anggota MM nantinya harus mencerminkan keberagaman pesantren di Indonesia. 

“Representasi perempuan, wilayah, hingga latar belakang organisasi harus menjadi perhatian agar keputusan yang dihasilkan benar-benar inklusif,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Pesantren, Basnang Said, menjelaskan bahwa seleksi akan menggunakan mekanisme Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA). 

Tim ad hoc beranggotakan sembilan tokoh ini dibentuk langsung oleh Menteri Agama untuk menjamin proses yang transparan, partisipatif, serta kredibel secara moral dan keilmuan.

Mengingat masa jabatan anggota MM saat ini akan berakhir pada 2 November 2026, langkah persiapan dini ini sangat krusial. Majelis Masyayikh akan tetap menjadi pilar utama dalam menjaga otoritas keilmuan dan arah pengembangan pesantren di Indonesia.