RMOL. Pemerintah Thailand mulai menerapkan sistem verifikasi identitas menggunakan pemindaian wajah dalam skema Jaminan Kesehatan Universal yang dikelola Kantor Keamanan Kesehatan Nasional (NHSO) mulai Senin, 12 Januari 2026.

Wakil juru bicara pemerintah Thailand, Aiyarin Phanrit, mengatakan teknologi pengenalan wajah akan digunakan untuk memverifikasi pasien yang mengajukan layanan kesehatan di berbagai fasilitas, mulai dari klinik medis dan gigi, apotek, klinik fisioterapi, klinik teknologi medis, hingga pengobatan tradisional Thailand. 

Menurutnya, sistem baru ini tidak hanya meningkatkan efisiensi layanan, tetapi juga memastikan hak layanan kesehatan digunakan oleh pihak yang benar. “Peningkatan ini bertujuan meningkatkan efisiensi layanan sekaligus memastikan hak atas layanan kesehatan digunakan dengan benar,” ujar Aiyarin, dikutip dari Bangkok Post.

Sekretaris Jenderal NHSO, Jadej Thammatacharee, menegaskan bahwa verifikasi pemindaian wajah bersifat wajib dan menjadi syarat utama pencairan biaya layanan kesehatan. Ia menyatakan bahwa tanpa proses verifikasi tersebut, sistem tidak akan memproses pembayaran kepada fasilitas kesehatan. 

“Jika verifikasi identitas melalui pemindaian wajah tidak selesai, sistem tidak dapat memproses pembayaran,” kata Jadej, seraya menambahkan bahwa langkah ini penting untuk mencegah penyalahgunaan dana publik.

Sistem pemindaian wajah ini terhubung langsung dengan basis data identitas digital milik Kementerian Dalam Negeri Thailand dan menggunakan layanan verifikasi wajah dengan tingkat keamanan tinggi serta perlindungan data yang ketat. Pasien dapat mengakses layanan kesehatan dengan datang langsung ke fasilitas atau melakukan pendaftaran terlebih dahulu melalui akun resmi Line NHSO. Bagi pasien yang mendaftar lebih awal, sistem akan menerbitkan kode QR yang berlaku selama enam jam dan harus diverifikasi saat tiba di lokasi layanan.

Hingga saat ini, sekitar 15.000 apotek dan klinik swasta di seluruh Thailand terdaftar dalam skema tersebut. Namun, NHSO mencatat baru 3.551 fasilitas yang telah menyelesaikan aktivasi ulang sistem, terdiri dari apotek, klinik gigi, klinik medis, dan klinik fisioterapi. Fasilitas yang tidak memperbarui informasi dan sistemnya tidak diperbolehkan memberikan layanan di bawah skema baru ini.