RMOL. Pemerintah China kembali mengubah pendekatan demografinya dengan memanfaatkan instrumen pajak.

Kebijakan ini menyusul kegagalan berbagai kebijakan pasca penghapusan one child policy dalam menahan penyusutan populasi. 

Reformasi ini mulai berlaku pada 1 Januari 2026, bertepatan dengan satu dekade berakhirnya kebijakan pembatasan satu anak yang pernah menjadi fondasi pengendalian penduduk China.

Dalam kebijakan terbaru tersebut, pemerintah mengenakan pajak sebesar 13 persen atas penjualan alat kontrasepsi, termasuk kondom dan obat pencegah kehamilan. 

Seiring dengan itu, Beijing menghapus sejumlah pengecualian pajak yang berlaku sejak 1994, membebaskan layanan penitipan anak dari pajak.

Data resmi menunjukkan hanya 9,54 juta bayi lahir pada 2024, turun untuk tahun ketiga berturut-turut dan hampir separuh dibandingkan satu dekade lalu. 

Namun, kebijakan ini masih memicu perdebatan. Sejumlah kalangan khawatir langkah ini berisiko meningkatkan kehamilan yang tidak direncanakan, memperbesar ancaman infeksi HIV, serta menambah tekanan sosial, terutama bagi perempuan.

Masyarakat juga memperingatkan bahwa pendekatan seperti itu dapat merusak kepercayaan publik.

"Partai (Komunis) tidak bisa tidak ikut campur dalam setiap keputusan yang mereka pedulikan. Jadi, pada akhirnya mereka menjadi musuh terburuk mereka sendiri dalam beberapa hal," ujar warga China, Levin, dikutip dari BBC, Jumat, 2 Januari 2026.

Presiden Xi Jinping sebelumnya menekankan pentingnya keamanan penduduk sebagai prioritas nasional. 

Meski begitu, para analis memperkirakan Beijing masih akan meluncurkan kebijakan tambahan untuk mendukung pernikahan dan kelahiran.