Dalam konferensi pers pada Kamis waktu setempat, 29 Oktober 2026, mereka terlihat membungkuk sebagai bentuk permintaan maaf atas bencana yang merenggut 168 nyawa tersebut.
Kebakaran hebat yang melanda tujuh blok apartemen itu juga menyebabkan 79 orang terluka dan ribuan warga kehilangan tempat tinggal.
Hampir setahun setelah kejadian, para penyintas dan keluarga korban masih menanti pertanggungjawaban pemerintah atas tragedi yang terjadi ketika kompleks tersebut tengah menjalani pekerjaan renovasi dan pemeliharaan bangunan.
Dalam kesempatan itu, John Lee mengonfirmasi pengunduran diri Menteri Perumahan Winnie Ho pada Rabu, 28 Oktober 2026.
Ho dinilai harus menanggung tanggung jawab politik atas kegagalan pengawasan di lingkungan kementeriannya, meskipun investigasi tidak menemukan adanya pelanggaran pribadi yang dilakukannya.
“Menteri Perumahan Winnie Ho harus memikul tanggung jawab politik,” kata Lee, dikutip dari
Associated Press, Jumat, 30 Oktober 2026.
Hasil penyelidikan komite independen menemukan bahwa sejumlah lembaga pemerintah, termasuk Biro Perumahan, Departemen Bangunan, Departemen Pemadam Kebakaran, dan Departemen Tenaga Kerja, memiliki kelemahan dalam mengawasi keselamatan pekerjaan pemeliharaan gedung.
Pemerintah Hong Kong selanjutnya akan melakukan investigasi selama tiga bulan untuk memastikan apakah terdapat pegawai yang lalai menjalankan tugasnya.
Laporan tersebut juga mengungkap sejumlah faktor yang memperparah kebakaran, di antaranya penggunaan papan busa yang mudah terbakar, jaring perancah yang tidak tahan api, serta penonaktifan sistem alarm kebakaran.
Sebagian besar korban meninggal akibat menghirup asap. Penggantian sejumlah jendela tangga darurat dengan panel aluminium dan papan kayu turut menyebabkan asap masuk ke jalur evakuasi penghuni.
Komite independen turut menunjuk Will Power Architects Company selaku konsultan proyek dan Prestige Construction & Engineering Co. sebagai kontraktor utama yang dinilai mengabaikan standar keselamatan.
“Tidak diragukan lagi bahwa mereka adalah pelaku utama yang bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran dan tingginya korban jiwa dalam insiden tragis tersebut,” demikian bunyi laporan tersebut.
Sebagai tindak lanjut, pemerintah Hong Kong mengusulkan sejumlah pembenahan, termasuk menjadikan praktik pengaturan tender atau bid rigging sebagai tindak pidana.
Proyek renovasi Wang Fuk Court sendiri bernilai lebih dari 300 juta dolar Hong Kong atau sekitar Rp 698 miliar. Secara terpisah, tujuh orang dan dua perusahaan terkait proyek tersebut telah didakwa atas sejumlah pelanggaran, termasuk pembunuhan tidak disengaja dan konspirasi penipuan.
Pemimpin Hong Kong, John Lee, bersama tujuh pejabat senior pemerintah menyampaikan permintaan maaf secara terbuka atas tragedi kebakaran kompleks apartemen Wang Fuk Court di distrik Tai Po pada November 2025. 
BERITA TERKAIT: