Kunjungan ini merupakan yang pertama kali dilakukan Presiden Prabowo sejak resmi dilantik, dan dipandang sebagai tonggak baru dalam mempererat hubungan antara Indonesia dan Uni Eropa.
Dalam lawatan tersebut, Prabowo akan melakukan serangkaian pertemuan tingkat tinggi, termasuk pertemuan bilateral dengan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen dan Presiden Dewan Eropa António Costa.
Selain itu, Prabowo juga dijadwalkan bertemu dengan Raja Belgia, Yang Mulia Raja Philippe.
Menurut pernyataan resmi dari Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI, pertemuan-pertemuan tersebut akan dimanfaatkan Presiden Prabowo untuk menyampaikan pandangan Indonesia mengenai berbagai isu global strategis.
Mulai dari situasi geopolitik terkini, reformasi tata kelola global, hingga pentingnya membangun kerja sama antar kawasan yang saling menghormati kedaulatan dan kepentingan nasional masing-masing.
"Ini merupakan kunjungan pertama Presiden Prabowo ke Uni Eropa sejak dilantik sebagai Presiden RI, dan menjadi momentum penting dalam upaya bersama untuk mendorong hubungan Indonesia?"UE menuju tingkat kemitraan yang lebih erat dan bermakna," ungkap Kemlu RI.
Salah satu agenda utama dalam kunjungan ini adalah mendorong penyelesaian Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) antara Indonesia dan Uni Eropa, yang telah mengalami proses perundingan selama hampir satu dekade.
Presiden RI diharapkan mendorong tercapainya kesepakatan politik di tingkat pemimpin, sebagai pijakan bagi penyelesaian teknis CEPA sebelum batas waktu pada September 2025.
Tak hanya soal perdagangan, Prabowo juga akan mengangkat isu-isu prioritas nasional, seperti kemandirian pangan dan energi, transformasi industri hilirisasi, serta kerja sama riset dan inovasi dalam konteks transisi energi yang berkelanjutan.
Isu konektivitas antar masyarakat (people-to-people connectivity), termasuk kemudahan mobilitas antarwarga, juga menjadi perhatian utama dalam agenda diplomasi Presiden.
"Indonesia berkomitmen untuk menjadi mitra dialog yang konstruktif bagi Uni Eropa, serta mendorong pendekatan yang inklusif dan berkeadilan dalam menghadapi berbagai tantangan dunia," kata Kemlu RI.
BERITA TERKAIT: