Kemlu Tanggapi Permintaan Pasukan Perdamaian RI di Perbatasan Rusia-Ukraina

Indonesia, sebagai salah satu negara penyumbang pasukan perdamaian PBB terbanyak ikut merespons isu tersebut. 

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI, Roy Soemirat mengatakan bahwa pihaknya belum menerima informasi apapun terkait permintaan pasukan perdamaian tersebut. 

"Kemlu belum menerima permintaan resmi dari pihak manapun yang menginginkan keberadaan pasukan perdamaian Indonesia di wilayah perbatasan Rusia-Ukraina," kata Roy dalam keterangan resminya, Rabu malam, 26 Maret 2025. 

Roy menekankan bahwa pemerintah Indonesia akan terus memantau konflik Rusia-Ukraina secara cerman khususnya pada perundingan damai yang tengah berlangsung. 

?"Pemerintah senantiasa mengikuti secara dekat upaya dan proses perundingan yang sedang berjalan antara pihak-pihak yang bertikai; serta mendukung segala upaya untuk menyelesaikan konflik Rusia-Ukraina melalui negosiasi-diplomasi yang inklusif," tegasnya. 

Menurut laporan Reuters, Rusia menolak gagasan negara-negara NATO untuk mengirim pasukan penjaga perdamaian ke Ukraina jika terjadi gencatan senjata dalam perang dengan Rusia. 

Menurut Rusia, tindakan seperti itu akan mengancam akan menyebabkan "eskalasi yang tidak terkendali".

Sebagai gantinya, Rusia menginginkan pasukan perdamaian PBB dari India, Brasil, Arab Saudi, dan Indonesia.