Trump Tawarkan Visa ‘Gold Card’ Senilai Rp82 Miliar untuk Orang Kaya

Trump mengumumkan program baru yang akan menawarkan tempat tinggal dan jalur menuju kewarganegaraan bagi investor yang bersedia membayar 5 juta dolar AS (sekitar Rp82 miliar).
 
Program yang dijuluki "Gold Card," diklaim sebagai cara baru untuk mendorong imigrasi legal di tengah kebijakan keras terhadap imigran tidak berdokumen.  

"Kami akan menjual kartu emas," kata Trump dalam konferensi pers di Ruang Oval saat menandatangani perintah eksekutif bersama Menteri Perdagangan Howard Lutnick, seperti dikutip dari Bloomberg pada Kamis, 27 Februari 2025. 

Menurut Trump, visa eksklusif ini akan memberikan pemegangnya hak istimewa kartu hijau, yang merupakan izin tinggal tetap di AS. Namun, rincian lebih lanjut mengenai implementasi dan cakupan program ini masih belum sepenuhnya jelas.  

Menteri Perdagangan Howard Lutnick menyebut bahwa program ini dapat menggantikan program EB-5 yang telah lama ada. EB-5 memungkinkan investor asing mendapatkan kartu hijau dengan menginvestasikan sejumlah uang ke bisnis di AS.  

"Presiden mengatakan daripada memiliki program EB-5 yang konyol ini, kami akan mengakhirinya. Kami akan menggantinya dengan kartu emas Trump," ujar Lutnick.  

Lutnick juga menegaskan bahwa selain membayar 5 juta dolar AS, peserta program harus melalui pemeriksaan ketat.  

"Mereka harus melalui pemeriksaan, tentu saja, untuk memastikan mereka adalah warga dunia yang luar biasa dan berkelas dunia," tambahnya.   

Trump menekankan bahwa meskipun ia memperketat kebijakan imigrasi dan meningkatkan deportasi imigran ilegal, ia tetap ingin membuka jalur resmi bagi orang-orang kaya yang ingin berinvestasi di AS.  

"Kami dapat menggunakan uang itu untuk mengurangi defisit kami," ujar Trump, mengisyaratkan bahwa pendapatan dari program ini akan digunakan untuk kepentingan fiskal negara.  

Di sisi lain, Trump terus menekan Kanada dan Meksiko untuk mengambil tindakan lebih lanjut dalam mengatasi perdagangan obat terlarang dan arus migrasi ke AS, termasuk ancaman tarif bagi negara-negara yang tidak memenuhi tuntutannya.