Wilayah Kashmir yang Dikuasai Pakistan Semakin Ingin Bergabung dengan India

walau disebut dikelola sebagai wilayah semi-otonom dengan presiden dan majelis legislatif sendiri, namun Azad Kashmir hanya merasakan sedikit otonomi dan mengalami marginalisasi politik, pengabaian ekonomi, dan pelanggaran hak asasi manusia. Infrastruktur wilayah itu juga masih terbelakang, dan fasilitas dasar seperti layanan kesehatan, pendidikan, dan kesempatan kerja sangat kurang.

Sementara itu setiap perbedaan pendapat politik atau tuntutan untuk otonomi yang lebih besar sering kali ditanggapi dengan tindakan keras oleh negara Pakistan.

BrighterKashmir.com melaporkan, dalam beberapa tahun terakhir terjadi perubahan nyata dalam sentimen masyarakat yang tinggal di POK. Mereka kecewa pada janji-janji Pakistan yang tidak ditepati dan kebijakan-kebijakan yang menindas. 

Banyak orang di Azad Kashmir mulai menyuarakan keinginan berintegrasi dengan India. Beberapa faktor telah berkontribusi terhadap perubahan sentimen ini.

Pertama dan terutama adalah kesadaran bahwa kendali Pakistan atas PIOJK tidak banyak membantu meningkatkan kehidupan penduduknya. Kurangnya pembangunan ekonomi dan korupsi yang merajalela telah menyebabkan kemiskinan dan pengangguran yang meluas. Sebaliknya, banyak orang di Azad Kasmir mengamati kemajuan dan pembangunan di wilayah Jammu & Kashmir di bawah pemerintahan India.

Faktor penting lainnya adalah meningkatnya rasa keterasingan budaya dan agama di Azad Kashmir. Pemerintah Pakistan semakin memaksakan agenda Islam radikal di wilayah tersebut, yang sering kali bertentangan dengan praktik-praktik penduduk lokal yang lebih moderat dan berorientasi pada Sufisme.

Hal ini menyebabkan kesenjangan budaya, dengan banyak penduduk merasa bahwa identitas mereka terkikis di bawah kekuasaan Pakistan. Sebaliknya, pendekatan sekuler dan pluralistik India terhadap pemerintahan lebih selaras dengan keragaman budaya dan agama di kawasan tersebut.

Sebagian besar Koridor Ekonomi China Pakistan (CPEC) melewati Gilgit-Baltistan, yang diklaim India sebagai bagian dari bekas negara bagian Jammu & Kashmir. India menentang rute ini karena melewati wilayah yang dianggap diduduki secara sah oleh Pakistan.

Rute CPEC melalui Azad Kashmir telah meningkatkan kehadiran Tiongkok di wilayah tersebut. India melihat hal ini sebagai pelanggaran dan ancaman strategis di sepanjang Garis Kontrol dan perbatasan India-Tiongkok. Di Azad Kashmir pun, masih menurut laporan yang sama, terdapat reaksi yang beragam, di mana mayoritas prihatin tentang degradasi lingkungan dan kurangnya keterlibatan dalam pengambilan keputusan.

Keinginan masyarakat Azad Kashmir bergabung dengan India memperkuat narasi lama dan perspektif hukum India tentang posisi wilayah yang diokupasi Pakistan. India secara konsisten menyatakan bahwa Jammu & Kashmir, termasuk Azad Kashmir, merupakan bagian integral dari wilayahnya melalui Dokumen Aksesi Hukum yang ditandatangani Maharaja & Kashmir.

Pemerintah India juga telah menyatakan kesediaannya untuk menyambut masyarakat Azad Kashmir jika mereka memilih untuk bergabung dengan India. Namun, agar hal ini terjadi, masyarakat internasional harus melakukan upaya bersama untuk menekan Pakistan agar menghormati keinginan masyarakat Azad Kashmir dan memungkinkan penyelesaian konflik secara damai.