Korban Tewas Akibat Topan Super Yagi Myanmar Tembus 74 Orang

Topan Yagi sebelumnya melanda Vietnam, Thailand utara, dan Laos, menewaskan lebih dari 260 orang dan menyebabkan kerusakan besar.

Menurut laporan televisi Myanmar, jumlah korban tewas naik dua kali lipat dari 33 korban yang dilaporkan sebelumnya pada Sabtu (14/9).

Dikatakan bahwa laporan korban tewas baru diumumkan setelah  Jenderal Senior Min Aung Hlaing, kepala dewan militer yang berkuasa di Myanmar meminta bantuan dari negara-negara asing untuk mengatasi bencana tersebut.

"Hampir 240.000 orang telah mengungsi," ungkap laporan tersebut, seperti dimuat Associated Press.

Daerah dataran rendah di wilayah tengah Mandalay dan Bago, serta negara bagian Shan timur dan ibu kota negara itu, Naypyitaw, telah terendam air akibat topan Yagi sejak Rabu (11/9).

Min Aung Hlaing dan pejabat militer lainnya telah memeriksa daerah yang banjir dan meninjau upaya penyelamatan, bantuan, dan rehabilitasi di Naypyitaw pada hari Jumat (13/9).

“Penting untuk mengelola tindakan penyelamatan, pemulihan, dan rehabilitasi secepat mungkin,” ujar Hlaing.

Tingkat kerusakan yang sebenarnya masih belum jelas, tetapi ada kekhawatiran bahwa jumlah korban tewas akan meningkat tajam. Media berita lokal melaporkan lebih dari 100 orang hilang.

Upaya untuk menghitung korban dan kerusakan serta memberikan bantuan akan sangat rumit.

Pasalnya, Myanmar berada dalam keadaan perang saudara yang dimulai pada tahun 2021, setelah tentara merebut kekuasaan dari pemerintahan terpilih Aung San Suu Kyi.

Analis independen percaya bahwa militer menguasai kurang dari setengah wilayah negara itu.

Berita televisi pemerintah Sabtu malam (14/9) mengatakan bahwa 24 jembatan, 375 gedung sekolah, satu biara Buddha, lima bendungan, empat pagoda, 14 transformator listrik, 456 tiang lampu dan lebih dari 65.000 rumah rusak akibat banjir di bagian tengah dan timur negara itu.

Myanmar mengalami cuaca ekstrem hampir setiap tahun selama musim hujan. Pada tahun 2008, Siklon Nargis menewaskan lebih dari 138.000 orang.

Dalam kasus tersebut, pemerintah militer yang saat itu berkuasa menunda penerimaan bantuan internasional, dan ketika akhirnya mengalah, distribusi bantuan dilakukan dengan penjagaan ketat dari militer.