Di Tengah Perpecahan Perang Ukraina, KTT G20 Adopsi Deklarasi Pemimpin

Deklarasi tersebut diadopsi setelah konsensus pada hari pertama KTT G20 di New Delhi, Sabtu (9/9). Deklarasi ini diumumkan oleh Perdana Menteri India Narendra Modi.

“Di balik kerja keras semua tim, kami telah menerima konsensus mengenai Deklarasi KTT Pemimpin G20. Saya mengumumkan penerapan deklarasi ini,” kata Modi kepada para pemimpin, seperti dimuat Reuters.

Konsensus ini mengejutkan karena G20 terpecah belah mengenai perang di Ukraina, di mana sebagian negara-negara Barat mendorong kecaman keras terhadap Rusia dalam Deklarasi Pemimpin, sementara negara-negara Barat lainnya menuntut fokus pada isu-isu ekonomi yang lebih luas.

“Kami menyerukan kepada semua negara untuk menjunjung tinggi prinsip-prinsip hukum internasional termasuk integritas dan kedaulatan wilayah, hukum kemanusiaan internasional, dan sistem multilateral yang menjaga perdamaian dan stabilitas,” kata deklarasi tersebut.

“Kami menyambut baik semua inisiatif relevan dan konstruktif yang mendukung perdamaian komprehensif, adil, dan tahan lama di Ukraina. Penggunaan atau ancaman penggunaan senjata nuklir tidak dapat diterima,” tambah pernyataan itu.

Kementerian Luar Negeri Ukraina mengatakan deklarasi tersebut “idak ada yang bisa dibanggakan. Kyiv menambahkan bahwa kehadiran Ukraina akan memberikan peserta pemahaman yang lebih baik mengenai situasi tersebut.

Namun, Kanselir Jerman Olaf Scholz mengatakan deklarasi tersebut menunjukkan posisi yang jelas mengenai invasi Rusia ke Ukraina dengan mengatakan bahwa integritas wilayah suatu negara tidak dapat dipertanyakan dengan kekerasan.

Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak mengatakan deklarasi tersebut memiliki pernyataan yang sangat tegas mengenai perang ilegal Rusia di Ukraina.

“Saya pikir itu adalah hasil yang bagus dan kuat," ujarnya.

Belum ada reaksi langsung dari Rusia, yang diwakili oleh Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov. Dia mengatakan akan memblokir deklarasi akhir tersebut kecuali deklarasi tersebut mencerminkan posisi Moskow terhadap Ukraina dan krisis lainnya.

Invasi Rusia ke Ukraina pada tahun 2022 telah menyebabkan puluhan ribu orang tewas, jutaan orang terpaksa mengungsi, dan menimbulkan gejolak ekonomi di seluruh dunia. Moskow membantah melakukan kekejaman selama konflik, yang disebutnya sebagai “operasi khusus” untuk “demiliterisasi” Ukraina.

Deklarasi tersebut juga menyerukan penerapan inisiatif Laut Hitam untuk mengamankan aliran pasokan gandum, makanan dan pupuk dari Ukraina dan Rusia. Moskow menarik diri dari perjanjian tersebut pada bulan Juli karena apa yang disebutnya kegagalan memenuhi tuntutannya untuk menerapkan perjanjian paralel yang meringankan aturan ekspor pangan dan pupuknya sendiri.