Demi Percepat Pemilu Libya, PBB Intensifkan Negosiasi

Hal itu disampaikan oleh Utusan Khusus PBB untuk Libya, Abdoulaye Bathily, yang menyampaikan harapannya agar penyelesaian akhir terkait masalah-masalah yang menghalangi jalannya pemilu di negara Afrika Utara itu, dapat segera dicapai dalam beberapa bulan mendatang.

Menurutnya proses politik di Libya kini telah mencapai titik kritisnya. Untuk itu, dalam mengakhiri krisis tersebut, menurutnya Dewan Keamanan PBB perlu mengakhiri status quo di negara itu, serta meningkatkan tekanannya pada partai, dan membuka dialog.

"Saya berencana meningkatkan negosiasi yang melibatkan pemangku kepentingan utama atau perwakilan yang terpercaya untuk mencapai penyelesaian akhir tentang masalah-masalah yang diperdebatkan, sehingga rancangan undang-undang dapat diterapkan dan pemilihan yang sukses dapat dilaksanakan melalui kesepakatan politik yang inklusif," ujarnya.

Sejak 6 Juni lalu, Libya dikabarkan tengah mengintensifkan rancangan undang-undang untuk pemilihan presiden dan parlemen. Namun RUU itu masih terus diperdebatkan oleh kelompok yang bertikai, sehingga saat ini, belum ada tanggal pasti yang ditetapkan untuk pemilu berikutnya di Libya.

Seperti dimuat Al Arabiya pada Selasa (20/6), menurut Bathily, ada empat masalah yang diperbincangkan dalam rancangan undang-undang itu, yaitu mengenai kriteria kelayakan calon presiden, pemungutan suara putaran kedua, tidak ada pemilihan parlemen jika pemilihan presiden gagal di putaran pertama, dan pembentukan pemerintahan sementara baru sebelum pemilu.

Tanpa capaian kesepakatan atas isu-isu tersebut, pemilihan di Libya disebut berisiko terjebak kembali dalam situasi buntu seperti yang terjadi pada 2021 lalu, yang berpotensi menyebabkan polarisasi dan destabilisasi yang lebih besar di negara itu.

Libya, yang merupakan negara kaya minyak, jatuh ke dalam kekacauan setelah pemberontakan yang didukung oleh NATO menggulingkan dan membunuh mantan diktator Moammar Gadhafi pada tahun 2011.

Pasca-revolusi, negara itu terpecah menjadi pemerintahan yang bersaing di bagian timur dan barat, yang didukung oleh milisi-milisi dan pemerintah asing.

Krisis politik kemudian terjadi di negara itu, setelah mereka gagal mengadakan pemilu pada 24 Desember 2021, dan penolakan Perdana Menteri Abdul Hamid Dbeibah, yang memimpin pemerintahan transisi di ibu kota Tripoli diminta mundur.