Tuntut Kenaikan Gaji, Dokter di Inggris Kembali Mogok Kerja 72 Jam

Pemogokan terbaru ini dilakukan oleh dokter junior yang berada di bawah tingkat konsultan, dengan pemogokan yang akan dimulai pada Rabu (14/6) pukul 7.00 waktu setempat dan berlangsung hingga Sabtu mendatang.

Komite Dokter Junior dari Asosiasi Medis Inggris menyatakan bahwa para tenaga medis telah mengalami pemotongan gaji sebesar 26 persen secara riil dalam 15 tahun terakhir, karena gaji mereka tidak mampu mengejar inflasi yang melonjak.

Mereka menuntut agar gaji mereka dikembalikan ke tingkat seperti tahun 2008-2009. Namun, pemerintah menolak tuntutan ini dengan alasan bahwa itu akan mengakibatkan peningkatan gaji sekitar 35 persen tahun ini, yang dianggap terlalu mahal.

Pemogokan tersebut merupakan bagian dari serangkaian protes yang melibatkan Layanan Kesehatan Nasional (NHS) yang didanai oleh negara, dengan para perawat dan staf medis lainnya juga telah melakukan pemogokan untuk mendapatkan kenaikan gaji.

Tindakan ini telah memicu peringatan serius dari pejabat kesehatan mengenai potensi gangguan besar bagi pasien dan layanan kesehatan.

Serikat Dokter Inggris (BMA) telah memperingatkan bahwa meskipun mereka terbuka untuk pembicaraan lebih lanjut, namun mereka akan terus melancarkan pemogokannya dalam beberapa bulan mendatang jika pemerintah tetap pada tawaran kenaikan gaji sebesar lima persen.

Menanggapi hal tersebut, direktur medis nasional NHS Inggris, Stephen Powis, pada Selasa mengingatkan bahwa banyak perawatan rutin atau terencana yang mungkin terkena dampak dari aksi ini. Pada April lalu, menurut catatannya, pemogokan serupa berdampak pada sistem kesehatan dengan penjadwalan ulang 196.000 janji temu rumah sakit dan operasi.

“Itu (pemogokan) akan kembali berdampak besar pada perawatan rutin pasien dan daftar tunggu, karena prosedur dapat memakan waktu untuk mengatur ulang dengan banyak tim yang terlibat,” katanya, seperti dikutip Malaymail.

Untuk itu, Sekretaris Kesehatan, Steve Barclay, menyebut pemogokan ini sangat mengecewakan dan mengatakan bahwa aksi ini mengancam keselamatan pasien serta upaya untuk memangkas daftar tunggu.