Dalam pernyataannya, juru bicara kementerian menyatakan dengan tegas menentang langkah AS untuk menggeneralisasi keamanan nasional dan menyalahgunakan kontrol ekspor, serta mendesak Washington untuk menghentikan penindasannya yang tidak masuk akal terhadap perusahaan China.
"Dengan dalih menjaga ketertiban internasional dan keamanan nasional, AS menggunakan unilateralisme dan proteksionisme, menekan perusahaan dan institusi dari China dan negara lain, dan mengganggu pertukaran bisnis normal antara negara lain," kata juru bicara itu, seperti dikutip dari
Xinhua Sabtu (4/3).
Ini, katanya, adalah tindakan intimidasi ekonomi dan distorsi pasar yang khas, yang secara serius merusak hak dan kepentingan perusahaan yang sah, merusak keamanan dan stabilitas industri global dan rantai pasokan, dan menghambat pemulihan dan pembangunan ekonomi global.
"China dengan tegas menentang tindakan semacam itu, dan AS harus segera memperbaiki praktiknya yang salah," kata juru bicara itu, menambahkan bahwa China akan mengambil tindakan yang diperlukan untuk melindungi hak dan kepentingan sah perusahaan China.
Pemerintahan Biden pada Kamis menambahkan 37 perusahaan ke daftar hitam perdagangan, termasuk unit perusahaan genetika China BGI dan perusahaan komputasi awan China Inspur.
Departemen Perdagangan, yang mengawasi kontrol ekspor, menambahkan BGI Research dan BGI Tech Solutions (Hongkong) atas tuduhan bahwa unit tersebut menimbulkan "risiko signifikan" untuk berkontribusi dalam pengawasan pemerintah China.
"Tindakan entitas ini terkait pengumpulan dan analisis data genetik menghadirkan risiko pengalihan yang signifikan ke program militer China," katanya.
Departemen Perdagangan AS juga menambahkan 26 entitas China lainnya ke dalam daftar - yang mempersulit perusahaan target untuk menerima pengiriman barang AS dari pemasok.
Penambahan itu termasuk beberapa entitas yang menurut Departemen memasok atau mencoba memasok entitas yang terkena sanksi di Iran, dan tiga perusahaan di Rusia, Belarus, dan Taiwan yang menurut AS berkontribusi pada militer Rusia.
BERITA TERKAIT: