Pada Selasa (16/11), Presiden Joe Biden melarang semua pejabat terpilih Nikaragua, termasuk Presiden Daniel Ortega, Wakil Presiden Rosario Murillo, dan istri mereka ke AS, lantaran dianggap telah merusak demokrasi di negara Amerika Tengah itu.
Tetapi aturan itu tidak berlaku bagi anggota pasukan keamanan, hakim, walikota, dan lainnya.
"Tindakan represif dan kasar dari pemerintah Ortega dan mereka yang mendukungnya memaksa Amerika Serikat untuk bertindak," kata Biden, seperti dikutip
Reuters.
Perintah Biden datang hanya sehari setelah AS, Inggris dan Kanada memberlakukan sanksi yang ditargetkan pada daftar pejabat Nikaragua dalam tanggapan bersama terhadap pemilihan 7 November yang oleh banyak negara disebut palsu.
Mereka mengambil tindakan setelah Ortega terpilih kembali untuk masa jabatan keempat berturut-turut setelah memenjarakan saingan politik dan menindak media kritis.
Ortega merupakan seorang mantan pemimpin gerilya Marxis yang menuduh kritikusnya yang pro-AS mencoba merusak proses pemilu Nikaragua. Kuba, Venezuela dan Rusia telah menawarkan Ortega dukungan.
Sanksi sebelumnya, pembekuan aset, dan larangan perjalanan terhadap pejabat Nikaragua tertentu yang diberlakukan oleh Biden dan pendahulunya, Donald Trump, telah gagal menghalangi Ortega, dan banyak analis skeptis apakah tindakan baru akan berdampak banyak.
Dalam proklamasinya, Biden mengatakan dia telah menentukan kepentingan AS untuk melarang masuknya semua orang yang merumuskan, menerapkan atau mengambil manfaat dari kebijakan atau tindakan yang merusak atau melukai institusi demokrasi atau menghalangi kembalinya demokrasi di Nikaragua.
Amerika Serikat (AS) telah menutup pintu bagi anggota pemerintah Nikaragua. Itu dilakukan sebagai tanggapan atas pemilu yang penuh kecurangan di negara tersebut. 
BERITA TERKAIT: