Junta Myanmar Keukeuh Blokir Akses Utusan ASEAN Bertemu Aung San Suu Kyi

Penegasan itu disampaikan oleh Wakil Senior Jenderal Soe Win, dengan menyebut tidak ada negara lain yang akan mengizinkan tindakan tersebut.

Itu lantaran, seperti dikutip Reuters pada Rabu (3/11),  Suu Kyi saat ini tengah menghadapi persidangan atas beberapa kasus. Sehingga mengizinkan utusan ASEAN untuk bertemu Suu Kyi akan melanggar hukum.

Pekan lalu, para pemimpin ASEAN bertemu tanpa kehadiran perwakilan dari Myanmar.

Berdasarkan keputusan para menlu ASEAN pada 15 Oktober, pemimpin junta Myanmar Min Aung Hlaing tidak diundang selama KTT karena dinilai mengimplementasikan lima poin konsensus yang telah disepakati pada April.

Alih-alih, para menlu ASEAN sepakat untuk mengundang perwakilan non-politis bagi Myanmar. Tetapi pihak junta mengkritisinya dengan menyebut langkah tersebut melanggar prinsip non-intervensi.

Myanmar jatuh ke dalam krisis sejak aksi kudeta militer pada 1 Februari. Aksi protes menolak kudeta militer ditanggapi dengan kekerasan hingga memicu banyak korban jiwa, hingga lebih dari 1.000 orang dengan ribuan lainnya ditangkap.

Pada April, para pemimpin ASEAN termasuk junta menyepakati lima poin konsensus untuk menyelesaikan krisis di Myanmar.

Lima poin konsensus tersebut yaitu penghentian kekerasan, dimulainya dialog konstruktif, mediasi oleh utusan khusus ASEAN, akses bantuan kemanusiaan, dan kunjungan ke Myanmar oleh utusan khusus.