Pendudukan Separatis Di Aden, 40 Ribu Pengungsi Kehilangan Akses Bantuan

 LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/amelia-fitriani-1'>AMELIA FITRIANI</a>
LAPORAN: AMELIA FITRIANI
  • Kamis, 01 Februari 2018, 10:29 WIB
Pendudukan Separatis Di Aden, 40 Ribu Pengungsi Kehilangan Akses Bantuan
Yaman/Net
rmol news logo Sekitar 40 ribu pengungsi di Aden Yaman saat ini terputus dari akses bantuan internasional. PBB menyebut bahwa situasi tersebut sangat mengkhawatirkan.

Juru bicara PBB Stephane Dujarric mengatakan kepada wartawan di New York pekan ini bahwa terputusnya akses bantuan ke Aden dikarenakan kota pelabuhan tersebut saat ini sebagian besar wilayahnya dikuasai oleh kelompok separatis. Akibatnya, PBB maupun lembaga bantuan lainnya tidak bisa mendistribusikan bantuan ke pengungsi di kota tersebut.

"Kami sangat prihatin dengan kekerasan yang telah kami lihat dalam beberapa hari terakhir, terutama bentrokan bersenjata antara apa yang disebut separatis Southern Transitional Council (STC) dan pasukan pemerintah," kata Dujarric seperti dimuat Al Jazerra.

Dia menambahkan bahwa PBB telah menerima laporan adanya sejumlah besar orang yang tewas dan terluka di Aden sejak pendudukan separatis awal pekan ini.

"Kami meminta semua pihak untuk mematuhi kewajiban mereka berdasarkan hukum humaniter internasional dan sangat penting bahwa warga sipil dilindungi dan orang-orang yang terluka mendapat perawatan medis yang aman dan bahwa semua pihak memfasilitasi akses yang menyelamatkan jiwa," tegasnya.

Diketahui bahwa pejuang dari Pasukan Perlawanan Selatan (SRF) yang merupakan sayap bersenjata sebuah gerakan politik yang menuntut pemisahan diri untuk Yaman selatan, menduduki sebagian besar Aden awal pekan ini, dengan bantuan Uni Emirat Arab.

Kaum separatis telah bertempur di samping pemerintah Presiden Abd-Rabbu Mansour Hadi melawan pemberontak Houthi yang menguasai sebagian besar wilayah utara, namun "memberontak" pada hari Minggu setelah Hadi menolak untuk memecat perdana menterinya.

Kelompok separatis tersebut menuduh Perdana Menteri Ahmed bin Daghr dan kabinetnya bertanggungjawab atas korupsi yang merajalela sehingga mengakibatkan situasi ekonomi, keamanan dan sosial yang memburuk yang belum pernah disaksikan sebelumnya dalam sejarah di Yaman. [mel]

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

FOLLOW US

ARTIKEL LAINNYA