Perjanjian itu sendiri ditandatangani di tengah pembicaraan kedua belah pihak untuk mencari resolusi konflik di Sudan Selatan. Dalam pembicaraan itu juga dibahas soal pemerintahan masa depan serta pembagian kekuasaan.
Merujuk pada keterangan dua diplomat yang terlibat dalam pembicaraan kepada
BBC, kemungkinan akan dibangun pemerintahan baru dengan Kiir tetap di posisi nomor satu di negara tersebut. Sementara itu, Machar akan kembali ditunjuk sebagai wakil presiden.
Namun demikian, pembicaraan tersebut masih akan ditunda hingga pertengahan Februari mendatang. Hal itu dilakukan agar semua pihak yang terlibat dapat mempertimbangkan lebih matang soal pembagian kekuasaan. Dengan demikian, perjanjian tersebut belum bisa diterapkan saat ini.
Perjanjian final baru dijadwalkan muncul pada tanggal 5 Maret mendatang.
Perlu diketahui, konflik di negara sempalan Sudan itu telah terjadi sejak beberapa bulan terakhir menyusul keputusan Kiir untuk memberhentikan Machar yang pada saat itu adalah wakillnya, serta seluruh jajaran kabinetnya apda Juli 2013.
Kiir menuding, hal itu dilakukannya karena Machar merencanakan kudeta. Machar sendiri membantah tuduhan itu. Namun demikian, ia mengerahkan massa yang akhirnya menjadi kelompok pemberontak untuk melawan pasukan pemerintah di bawah komando Kiir.
Sejak saat itu, tidak kurang dari 100 ribu orang tewas sia-sia akibat konflik kepentingan tersebut.
[mel]
BERITA TERKAIT: