. Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menegaskan dukungannya kepada Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk senantiasa meremajakan dan memodernisasi alat utama sistem senjata (Alutsista) guna menjaga kedaulatan Indonesia.

Hal ini dibuktikan dengan selalu meningkatnya anggaran Kementerian Pertahanan dalam alokasi APBN. Sehingga pembangunan kekuatan pertahanan Indonesia senantiasa berdasarkan kapabilitas yang dituangkan dalam program Kekuatan Pokok Minimum.

"Peningkatan anggaran Kementerian Pertahanan bisa dilihat dari Rp 99,8 triliun di APBN 2018 menjadi Rp 108,4 triliun di APBN 2019, menjadikan Kementerian Pertahanan sebagai posisi ke-2 kementerian/lembaga dengan anggaran terbesar," ujar Bamsoet sapaan akrabnya saat memberikan Kuliah Kerja Pembangunan Nasional (KK Bangnas) Perwira Mahasiswa (Parsis) Sekolah Staf dan Komando TNI Angkatan Laut (Seskoal) Angkatan 57, di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (21/3).

Hadir dalam acara tersebut antara lain Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Mayjen (Purn) Asril Hamzah Tanjung, Anggota Komisi I DPR RI Rudianto Then, Anggota Komisi I DPR RI Timbul Manurung, Komandan Seskoal Laksamana Muda TNI Amarulla Octavian dan Wakil Komandan Seskoal Laksamana Pertama TNI Tatit Eko Wicaksono.

Besarnya alokasi Kementerian Pertahanan tersebut, lanjut Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasia ini, terbagi lagi menjadi Rp 19,067 triliun untuk internal Kementerian Pertahanan, Rp 7,961 triliun untuk Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (Mabes TNI), Rp 47,54 triliun untuk TNI Angkatan Darat, Rp 18,25 triliun untuk TNI Angkatan Laut, dan Rp 14,33 triliun untuk TNI Angkatan Udara.

Dari berbagai sebaran anggaran, sebanyak 38,87 persen dialokasikan untuk belanja pegawai, 33,88 persen untuk belanja barang dan 27,25 persen belanja modal.

"Seskoal sebagai sekolah tertinggi di lingkungan TNI AL punya tantangan besar membuat formulasi sistem keuangan militer, khususnya dalam mendiferensiasikan Sistem Keuangan Militer saat negara dalam kondisi damai, maupun Sistem Keuangan Militer saat negara dalam kondisi perang. Sehingga jika situasi terburuk terjadi, negara kita siap mengantisipasinya," tutur Bamsoet.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini juga mengingatkan kepada para perwira mahasiswa yang sedang mengikuti Seskoal, bahwa di abad ke-21 ini dunia dihadapkan kepada berbagai ketidakpastian. Berbagai perubahan terjadi secara cepat seiring kemajuan informasi teknologi, yang pada akhirnya turut mempengaruhi perubahan sosial budaya, ekonomi, politik, pertahanan dan keamanan.

"Saat negara bertanggung jawab memperkuat Alutsista, Seskoal punya tanggungjawab besar mempertajam pola pikir setiap prajurit dalam mengantisipasi berbagai ancaman yang datang. Karena bagaimanapun, the man behind the gun adalah kunci utama menjaga kedaulatan negara," tegas Bamsoet.

Sebagai penerima Brevet Kehormatan Hiu Kencana dari TNI AL, Bamsoet mengapresiasi visi pemerintahan Presiden Joko Widodo yang menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Konsekuensinya, TNI AL harus bisa menjaga kedaulatan dan kekayaan laut dari segala bentuk ancaman, agar berbagai potensi laut dapat dimaksimalkan sebesarnya untuk kemakmuran bangsa Indonesia.

"Agresifitas Tiongkok di sekitar Laut Natuna maupun posisi geografis Indonesia pada jalur ring of fire dunia, merupakan dua hal besar yang harus diwaspadai. Selain itu, TNI AL juga harus bisa mengantisipasi berbagai pelanggaran wilayah oleh kapal-kapal asing yang menyelundupkan narkoba, illegal fishing, illegal logging, imigran gelap, perompakan, maupun pembajakan," tutupnya.