Komisi X DPR mencermati perkembangan yang terjadi di Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) hanya mengulang peristiwa-peristiwa sebelumnya.

Masalahnya tidak beranjak dari sebelumnya yakni, transparansi dalam pengelolaan organisasi.

"Kami mendorong stakeholder sepakbola di Indonesia untuk melakukan lompatan besar dengan melakukan reformasi di internal organisasi yang bercirikan antikorupsi, transparan, akuntabel dan kredibel," ujar Wakil Ketua Komisi X DPR, Reni Marlinawati dalam siaran persnya, Jumat (22/2).

Sebagai lembaga publik, Reni menyarankan PSSI menggandeng KPK dan lembaga penegak hukum untuk merumuskan peta jalan reformasi di internal organisasi.

Peran pemerintah juga penting dalam mengawal proses reformasi di internal PSSI dengan meminimalisir tarikan politik praktis dalam proses perubahan di internal organisasi.

"Langkah ini semata-mata dimaksudkan agar PSSI benar-benar berubah lahir dan batin. PSSI harus bersih lahir dan batin," tegas politisi Partai Persatuan Pembangunan ini.

Menurut Reni, perubahan di internal PSSI menjadi langkah simultan dengan upaya Satgas Mafia Bola Polri dalam pengungkapan pat gulipat skor pertandingan bola.

Namun, ia juga mengingatkan, upaya bersih-bersih Satgas Mafia tidak berdampak konkret jika di intenal PSSI tidak ada perubahan sistem yang antikorupsi. [wid]