Dalam rangka meningkatkan koordinasi antar lembaga mitigasi bencana pemerintah akan mendorong terbitnya peraturan presiden.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto usai rapat bersama Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika dan perwakilan pemerintah Jepang di Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen, Jakarta, Jumat (2/1).

"Sinergitas terbaik seharusnya melalui institusi. Maka akan dipersiapkan bentuknya perpres agar ada sinergitas antara pihak-pihak terkait," jelasnya.

"Sehingga sinergitas aktual maupun faktual itu terjadi secepatnya. Saat ini perpresnya sudah sedang dipersiapkan," lanjut Agus. 

Di tempat yang sama, Kepala BMKG Profesor Dwikorita Karnawati menambahkan bahwa pihaknya telah mengupayakan koordinasi dengan lembaga mitigasi bencana, seperti Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, dan Badan Nasional Penanganan Bencana. 

"Jadi, saat ini kami telah menguatkan sinergi dengan lembaga yang memantau gunung api, tidak hanya sinergi antar kantor tetapi sinergi antar data. Mesinnya sudah berjalan antar BMKG dengan BNPB, kepalanya belum pada ngomong-ngomong, mesinnya sudah kerja duluan," bebernya.

Dwikorita pun membandingkan dengan lembaga-lembaga kebencanaan di Jepang yang memiliki satu departemen khusus yang fokus dalam antisipasi bencana.

"Jadi di Jepang itu dalam satu badan ada satu departemen khusus memantau gempa dan gunung api. Kita sedang berupaya mensinergikan," jelasnya. [wah]