Ketua DPR, Bambang Soesatyo menekankan pentingnya stabilitas keamanan dan pertahanan negara dalam menyambut perhelatan Pemilihan Presiden dan Pemilihan Legislatif 2019.

Menurut dia, TNI perlu terlibat mengantisipasi berbagai potensi kerawanan yang akan terjadi menjelang dan selama penyelanggaraan Pemilu 2019.

"Kerja sama yang baik antara TNI dan Polri akan membuat penyelenggaraan Pemilu 2019 berjalan kondusif, sehingga pesta demokrasi bukan malah menjadi pesta anarki," ujar Bamsoet usai menghadiri silaturahim Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) dengan Keluarga Besar TNI, di Mabes AD, Jakarta Pusat, Jumat (13/7) petang.

Mantan Ketua Komisi III DPR ini menyampaikan pemaparan Ketua Persatuan Purnawirawan TNI AD (PPAD) Letjen (Purn) Kiki Syahnarki yang menjelaskan paling tidak ada lima potensi ancaman stabilitas dalam menyongsong Pilpres 2019. Pertama, jika pasangan hanya satu pasang yang akan berhadapan dengan kotak kosong. Kedua, jika pasangan calon capres- cawapres menang tipis. Ketiga, penggunaan politik identitas dalam kampanye politik. Keempat, adanya kecurangan dalam daftar jumlah pemilih. Dan Kelima, jika TNI dan Polri tidak netral.

"Apa yang disampaikan Pak Kiki sangat tepat. Ini bukan hanya menjadi catatan penting bagi TNI dan Polri, melainkan juga harus menjadi catatan kita bersama. Untuk calon tunggal, walaupun bukan hal yang mustahil namun rasanya tak akan terjadi. Jika pasangan capres-cawapres menang tipis, ada prosedur penyelesaian di Mahkamah Konstitusi, tinggal bagaimana kedewasaan elite politik dalam menjaga suasana kebatinan di kalangan pendukungnya agar tidak rusuh dan melakukan tindakan anarkis. Yang paling berbahaya adalah penggunaan politik identitas dan ketidaknetralan oknum TNI dan Polri di lapangan," terang Bamsoet.

Lebih jauh Politisi Partai Golkar ini menerangkan, penggunaan politik identitas dalam meraih simpati publik bukan hanya sedang dihadapi oleh Indonesia saja. Berbagai negara lain di dunia juga sedang menghadapi masalah serupa.

"Penggunaan politik identitas dalam politik sangat berbahaya sekali. Tak jarang implementasinya di lapangan bisa melahirkan konflik dan kekerasan di antara kelompok masyarakat. Pada akhirnya tatanan kebangsaan nasional yang sudah kita rawat dengan susah payah bisa rusak seketika," urai Bamsoet.

Sebagai Ketua Badan Bela Negara Pengurus Pusat Forum Putra Putri Purnawiran Indonesia (FKPPI), Bamsoet berharap penuh agar TNI tetap fokus menjalankan tugas dan fungsinya. TNI harus netral dan tak perlu terlibat aktif dalam politik praktis.

"Saya yakin berbagai potensi kerawanan Pilpres bisa diminimalisir. TNI harus menjadi tauladan, bukan hanya bagi warga masyarakat melainkan juga bagi elite politik agar bisa menjadi peneduh bangsa," pungkas Bamsoet. [wid/***]