Pemerintah daerah dan masyarakat Papua Barat harus berkomitmen pada keamanan, destinasi, dan aksesibilitas dalam pengembangan pariwisata di Papua Barat.

Begitu harap Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Rabu (2/5).

Aspek keamanan ini, menurutnya, juga meliputi persoalan imigrasi. Artinya, semua yang keuar masuk ke Papua Barat harus tertib administrasi imigrasi, ada data dan pengawasan mengenai orang asing.

“Berbagai pemangku kepentingan baik di pusat dan daerah harus melakukan koordinasi ini,” ujarnya.
 
Sementara mengenai destinasi pariwisata setempat, menurutnya perlu didukung dengan sarana prasarana yang memadai. Kebersihan dan keramahan penduduk setempat menjadi hal yang esensial dalam mendukung sebuah destinasi pariwisata.

“Keramahan penduduk ini akan menambah kesan bagi para wisatawan yang datang,” lanjut politisi PKS ini.
 
Sementara mengenai aspek aksesibilitas, Fikri berharap persoalan ketersediaan transportasi, kondisi infrastruktur jalan, keberadaan bandara dan sebagainya yang memudahkan wisatawan menjangkau destinasi dengan mudah harus segera disediakan.

“Komitmen yang kuat dari pemerintah maupun masyarakat akan mendorong peningkatan sektor pariwisata di Papua Barat dan dapat berkontribusi bagi peningkatan jumlah wisatawan seperti yang dicanangkan pemerintah pusat. Apalagi, pusat melalui Kementerian Pariwisata RI menargetkan dapat memenuhi target 17 juta wisatawan mancanegara pada tahun 2018 ini,” tukasnya. [ian]