Wakil Ketua DPR, Taufik Kurniawan angkat suara menanggapi wacana rumah dinas anggota dewan diganti dalam bentuk uang tunjangan yang kembali mengemuka.

"Ya sekarang ginilah, sebetulnya masalah komplek Senayan, dan komplek Kalibata itu dari dulu itu masalah klasik, kalau teman-teman tanya saya sebagai salah satu pimpinan, saya bisa jawab apa, kekuatan saya apa, tapi yang bisa menjatuhi ini dari pihak pemerintah, pihak terkait, yaitu siapa? Itu kan keputusan tidak di DPR, itu ada di pemerintah artinya kementerian yaitu Kemensetneg, Kesekretariat Negara, karena aset-aset negara itu di situ semua kan," ujar Taufik Kurniawan di gedung Nusantara III Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (25/4).

Taufik menekankan, dalam hal ini, bukan soal pergantian uang tunjangan yang dipertanyakan, tapi alih fungsi lahan rumah dinas tersebut.

"Untuk apa lahan yang akan dipakai untuk setelah tidak adanya rumah jabatan di kalibata, apakah mau dibangun lagi mal, hotel bintang 5?" tanyanya.

"Itu aset punya siapa?" sambungnya.

Ia memandang ada semacam pembelokan opini lewat wacana itu.

"Seolah-olah ini permintaan anggota DPR, pengen dapat uang saku lebih, uang tunjangan perumahan, Kalibata dibongkar, tidak disitu, tapi lebih dari itu tolong dicermati, bangunan itu mau untuk apa," tukas Taufik.[wid]