Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)

Ketua DPR: Temuan Ombudsman Soal TKA Harus Jadi Peringatan Keras

Laporan: | Selasa, 24 April 2018, 20:14 WIB
Ketua DPR: Temuan Ombudsman Soal TKA Harus Jadi Peringatan Keras

Bambang Soesatyo

Temuan investigasi Ombudsman RI perihal masuknya tenaga kerja asing ke Indonesia harus menjadi peringatan keras bagi penegak hukum dan keamanan negara.

Data Ombudsman mengungkapkan bahwa tenaga kerja asing (TKA) hampir setiap hari masuk ke dalam negeri. Sebanyak 70 persen TKA didatangkan menggunakan pesawat terbang. Sedangkan 30 persen sisanya menggunakan transportasi laut.

"Ini warning kepada penegak hukum dan aparat keamanan kita," ujar Ketua DPR RI, Bambang Sosatyo, di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Selasa (24/4).

Ia meminta seluruh jajaran parlemen untuk menguatkan koordinasi dengan mitra kerja untuk pengawasan. Menurutnya, TKA yang harus diawasi masuk ke Indonesia bukan hanya mereka yang ilegal. Yang legal pun perlu dipastikan masuk tanpa "menggangu" pekerja lokal.

"Ini tugas komisi-komisi terkait untuk mengawasi mitra kerjanya, mau kepolisian, BIN ataupun itu TNI," demikian Bambang.

Dalam temuannya, Ombudsman juga menyebut bahwa para TKA datang menggunakan dua pesawat setiap harinya.

Anggota Ombudsman, Laode Ida, menyebut arus penerbangan TKA terbanyak setiap hari adalah menuju Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara.

"Kami melihat arus tenaga kerja asing setiap hari menggunakan pesawat terbang. Mereka tiba jam 03.00 dan jam 06.00 waktu setempat. Itu setiap hari, kami pantau-pantau sekarang ini. Kedatangan itu tidak pernah terputus," beber Laode.

Investigasi Ombudsman juga menemukan fakta bahwa kedatangan TKA secara masif beriringan dengan gencarnya investasi Tiongkok di Indonesia dalam tiga tahun terakhir.

"Sehingga modal yang mereka bawa itu secara langsung menyertakan tenaga kerja yang mereka butuhkan, proyek-proyek atau investasi yang mereka bawa. Ini sebenarnya menunjukkan bahwa nilai investasi untuk rakyat itu sangat kecil," jelas Laode. [ald]
1xx

Kolom Komentar

Artikel Lainnya

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)