Pertanggungjawaban pemberantasan korupsi secara politik ada di tangan presiden dan wakil presiden, bukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah mengingatkan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla bahwa pertanggungjawaban pemberantasan korupsi secara politik ada di tangan presiden dan wakil presiden dan bukan di tangan penegak hukum.

Penegak hukum tidak membuat politik hukum, mereka hanya pelaksana.

"Seharusnya presiden mencermati dinamika di balik usulan membuat Detasemen Khusus Tipikor sebab sudah saatnya politik penegakan hukum pemberantasan korupsi kita dievaluasi setelah 15 tahun. Sudah saatnya juga penegakan hukum atas pidana korupsi dipercayakan kembali pada lembaga intinya," kata Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah

Menurut Fahri, sebagai pemimpin eksekutif tertinggi maka Presiden Jokowi harus bertanggung jawab atas situasi penegakan hukum secara umum dan khususnya pemberantasan korupsi. Isu korupsi sangat berkaitan langsung dengan kredibilitas pemerintahan yang dipimpin oleh presiden.

"Jika isu korupsi marak artinya integritas pemerintahan dianggap rendah dan sebaliknya ya, apalagi isu itu dikaitkan dengan banyak ya jumlah penangkapan pejabat,"  tambahnya.

Politisi yang memang sangat kritis dengan isu korupsi ini mengingatkan presiden jangan mengalah karena KPK populer. Dengan kebijakan yang seharusnya menjadi hak prerogatif presiden dan DPR, yaitu politik legislasi untuk melembagakan pemberantasan korupsi yang lebih baik ke depan.

Presiden telah memutuskan untuk menunda menyetujui Densus Tipikor yang diwacanakan Kapolri dan Komisi 3 DPR dalam berbagai Rapat Kerja. Densus Tipikor adalah kelembagaan yang dimaksudkan untuk mengintensifkan kegiatan pemberantasan Korupsi secara lebih masif di seluruh daerah.[wid]