Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)

DPR Dorong Parlemen Asia Aktif Selesaikan Krisis Rohingya

Laporan: Widian Vebriyanto | Rabu, 04 Oktober 2017, 09:38 WIB
DPR Dorong Parlemen Asia Aktif Selesaikan Krisis Rohingya

Foto/Net

DPR RI mendorong parlemen Asia untuk berperan aktif dalam menyelesaikan krisis kemanusiaan yang terjadi kepada etnis rohingya di Rakhine State, Myanmar.

Seruan itu sebagaimana disampaikan Ketua Delegasi DPR RI Rofi Munawar dalam sidang  Executive Council  pertama Perkumpulan Parlemen Asia (Asian Parliamentary Assembly/APA) di di Phnom Penh, Kamboja, Selasa (3/10)

"Delegasi Indonesia hadir di sini untuk menegaskan posisi Indonesia terhadap banyak isu termasuk masalah krisis kemanusiaan di wilayah Rakhine," ujar politisi PKS ini.
 
Sidang tersebut membahas 24 draf resolusi yang menyoroti pelbagai isu-isu yang menjadi perhatian bersama anggota APA. Terkait isu kemanusiaan, dirinya mengakui isu Rohingya sangat sensitif. Kendati demikian, imbuh dia, Indonesia bersama Delegasi Turki dan Iran mendukung penuh pembahasan draf resolusi terkait Rohingya.
 
Indonesia sendiri, kata Rofi, memberikan poin-poin strategis terhadap resolusi tersebut.

"Delegasi Indonesia mendorong agar draf resolusi terkait Rohingya memandatkan Formula 4+1. Kita berharap formula tersebut dapat menjadi konsensus Parlemen Asia untuk menyelesaikan krisis kemanusiaan di Rakhine tersebut," papar Rofi dalam rilisnya.
 
Lebih lanjut, Rofi  menegaskan bahwa Indonesia juga mengingatkan agar solusi krisis Rohingya bersifat fundamental dan komprehensif.

"Kita boleh saja fokus pada kedaruratan bantuan kemanusiaan. Tapi kita jangan melupakan akar masalah yaitu meminta Pemerintah Myanmar segera mengakui Rohingya sebagai warga negara Myanmar secara konstitusional," tegas Rofi. 

Formula 4+ 1 adalah proposal yang diajukan Indonesia yaitu, pertama, mengembalikan stabilitas dan keamanan. Kedua, menahan diri secara maksimal dan tidak menggunakan kekerasan. Ketiga, perlindungan kepada semua orang yang berada di Rakhine State, tanpa memandang suku dan agama. Keempat, pentingnya segera dibuka akses untuk bantuan kemanusiaan. Sedangkan satu elemen lainnya adalah pentingnya agar rekomendasi Laporan Komisi Penasehat untuk Rakhine State yang dipimpin Kofi Annan dapat segera diimplementasikan. [ian/***]
1xx

Kolom Komentar

Artikel Lainnya

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)