Komisi IX mengapresiasi keinginan presiden Jokowi dalam memperkuat kewenangan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay menjelaskan bahwa dari pengawasan yang dilakukan DPR, BPOM belum bisa bekerja maksimal karena adanya tumpang tindih kewenangan dengan instansi lain, termasuk kemenkes.

Selain itu, kewenangan untuk melakukan penindakan juga belum maksimal diberikan kepada BPOM.

"Selama ini, jika ada persoalan yang terkait dengan obat dan makanan, semua pihak pasti menoleh ke BPOM. Padahal, tidak semua persoalan itu dapat diselesaikan sendiri oleh BPOM. Mereka masih perlu berkoordinasi dengan instansi lain seperti kemenkes dan kepolisian," katanya dalam keterangan tertulisnya kepada redaksi, Rabu (4/10)

Menurutnya, cara efektif meningkatkan kewenangan BPOM adalah dengan membuat UU sendiri. Dengan begitu, payung hukum untuk melindungi dari aspek penyalahgunaan obat, makanan, dan kosmetik menjadi kuat. Sekaligus, UU itu diharapkan dapat menyelesaikan tumpang tindih kewenangan yang ada saat ini.

"Komisi IX DPR sangat senang jika RUU pengawasan obat dan makanan menjadi inisiatif pemerintah. Diharapkan, dalam revisi prolegnas yang akan dilakukan dalam minggu ini, usulan tersebut sudah bisa dimasukkan," lanjutnya.

Saleh mengatakan, Indonesia sudah semestinya bisa berkaca pada negara lain dimana persoalan perlindungan masyarakat dalam aspek ini menjadi prioritas. Di tengah kompetisi perdagangan bebas yang semakin kuat, Indonesia harus dapat memastikan bahwa seluruh produk yang masuk ke Indonesia aman untuk dikonsumsi. Termasuk di dalamnya, produk-produk obat, makanan, dan kosmetik yang dijual secara online.

"Yang mengkhawatirkan sekarang ini adalah penjualan secara online. Produk-produk dari negara lain dengan mudah bisa melintasi batas teritorial. Semua itu harus bisa diawasi dan dipastikan aman," pungkasnya.  [ian]