. Semakin maraknya operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pertanda korupsi sudah subur di daerah.

"(OTT) itu menunjukkan korupsi telah mengalami proses desentralisasi, dan mengkuatirkan kita semua," ujar Anggota Komisi II DPR, Ace Hasan Sadzily ketika ditemui di Komplek Parlemen, Jakarta, Senin (18/9).

Bagi politisi Golkar yang akrab disapa Ace ini, kejadian OTT di daerah menyiratkan bahwa fungsi pengawasan pemerintah pusat terhadap pembangunan daerah kurang optimal.

Fungsi inspektorat yang seharusnya bekerja mengawasi pemerintah daerah masih jauh dari harapan. Ia juga menyebut kejadian OTT ini sama saja pemerintah pusat tidak melaksanakan aturan perundangan.

"Sebagaimana kita tahu fungsi dari pemerintah pusat yang diamanatkan UU Otoda adalah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah" jelasnya.

Ace mengatakan sebagai anggota komisi yang membidangi pemerintahan dirinya mendesak Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo untuk kembalikan fungsi dari inspektorat yang kuat dalam pengawasan terhadap pemerintah daerah.

Soal munculnya pernyataan Tjahjo Kumolo yang mengaku didesak mundur dari jabatan Mendagri, Ace menyebut permintaan tersebut terlalu berlebihan.

"Saya kira terlalu jauh ya, karena selama ini Kemendagri juga punya keterbatasan dalam melakukan pengawasan" tukasnya. [rus]