. Komisi V DPR RI mengkritik alokasi anggaran pembangunan rumah susun (rusun) yang tidak proporsional antara DKI Jakarta dan luar Jakarta.

Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo disela-sela Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V dengan Dirjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR, Kamis (14-9). Menurut Sigit, kebutuhan rusun tidak hanya di Jakarta tapi juga di kota besar lainnya.

"Alokasi anggaran pembangunan rusun di Kementerian PUPR tidak proporsional. Bahkan cenderung lebih berat ke DKI Jakarta. Tahun 2018 ini, Dirjen Penyediaan Perumahan merencanakan pembanguan 13.405 unit rusun yang sebagiannya besarnya berada di DKI. Sisanya untuk kota besar lainnya," kata Sigit dalam keterangannya kepada redaksi.

Kebijakan Kementerian PUPR yang memprioritaskan pembangunan rusun di Jakarta dinilai politisi PKS itu berpotensi bermasalah khususnya dalam penyediaan tanah dan regulasi. Sebagai contoh, Sigit menyebutkan kasus pembangunan rusun di Pasar Minggu yang mendapat penolakan warga dan melanggar sejumlah aturan.

"Kami pernah minta PUPR menunda atau bahkan membatalkan pembangunan rusunawa Pasar Minggu, karena jelas-jelas melanggar UU tentang Rumah Susun, aturan tentang Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP) termasuk Perda 1/2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Zonasi DKI Jakarta. Sekarang, di 2018, Dirjen Penyediaan Perumahan kembali merencanakan pembangunan rusun bertingkat tinggi di Jakarta. Apakah sudah dikaji dengan matang agar tidak melanggar aturan dan menimbulkan masalah di kemudian hari," kata Sigit.

Tak hanya itu, Sigit juga mempertanyakan peruntukan rusun yang dibangun di Jakarta. Menurut Sigit, Komisi V mendapat laporan dari warga tentang ketidakjelasan peruntukan rusun yang seharusnya menjadi hak masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Kami banyak dapat laporan dari warga yang mempertanyakan peruntukan unit rusun yang di bangun di DKI. Selain rusun di Pasar Minggu, rusun yang dibangun megah PUPR di Kemayoran dan Pasar Rumput itu nantinya untuk siapa? Jangan-jangan malah nanti tidak sesuai dengan tujuan awal. Seperti kasus Kalibata City yang justru ditempati kalangan menengah dan warga negara asing," kata Sigit.

Dari kasus tersebut, kata Sigit, pada RAPBN 2018 Komisi V akan lebih selektif menyetujui anggaran untuk pembangunan rusun mengingat penyediaan rusun sejatinya ditujukan untuk mengurangi backlog perumahan MBR dan mengatasi kekumuhan kota.

"Backlog MBR dan kekumuhan itu ada di semua kota di Indonesia. Sementara kemampuan DKI mengatasi kedua hal tersebut sebenarnya sudah bisa dikatakan mampu bila melihat APBD DKI yang sekitar Rp 80 triliun. Jadi, seharusnya prioritas PUPR adalah membangun rusun diluar DKI dan Jawa, seperti Aceh dan Papua yang memang kemampuan keuangan daerahnya tidak besar," kata Sigit.

Dalam APBN 2017, DKI Jakarta mendapat alokasi terbesar se Indonesia untuk pembangunan rusun yaitu sekitar Rp 3,79 triliun yang diantaranya digunakan untuk pembangunan rusun regular di Jakarta Selatan sebesar Rp 737 miliar dan rusun MYC di Jakarta Selatan sebesar Rp 2,553 triliun. Sementara, kota besar lainnya seperti Medan, Bandung, Surabaya dan Makassar hanya mendapat alokasi anggaran pembangunan rusun sekitar Rp 10 sampai Rp93 miliar.

Sementara dalam RAPBN 2018, Dirjen Penyediaan Perumahan mengajukan anggaran sebesar Rp 4,27 triliun untuk pembangunan rusun. [rus]