Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)

Upaya Diplomasi Soal Isu Papua Harus Lebih Proaktif

Laporan: Ruslan Tambak | Jumat, 04 Agustus 2017, 06:38 WIB
Upaya Diplomasi Soal Isu Papua Harus Lebih Proaktif

Fadli Zon/Net

. Tim Pemantau Otsus Papua menyelenggarakan diskusi dengan Duta Besar RI untuk Selandia Baru, Samoa, dan Kerajaan Tonga, Tantowi Yahya. Pertemuan yang dilakukan di Komplek Parlemen, Jakarta, Rabu (2/8), membahas sejumlah perkembangan isu terkait situasi di Papua dan berkembangnya berita-berita hoax di forum internasional terkait Papua.

Hadir juga Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari, Ketua Komisi II DPR  Zainudin Amali, Ketua BKSAP DPR Nurhayati Ali Assegaf dan sejumlah anggota DPR yang peduli pada isu Papua.

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon yang juga sebagai Ketua Tim Pemantau Pelaksanaan Otonomi Khusus DPR, mengemukakan bahwa upaya dari Kelompok Separatis Papua (KSP) untuk memisahkan Papua dari NKRI dilakukan secara terorganisir dan sistematis. Baik di level regional Pasifik, maupun internasional. Mulai dari penggalangan opini publik, dana, dan bahkan lobi internasional.

Sayangnya, tekanan yang sangat sistematis tersebut, belum direspon secara totalitas oleh pemerintah Indonesia. Sehingga, suara dan perhatian Indonesia dalam menjaga wilayah Papua sebagai bagian utuh dari NKRI kalah kuat dari propaganda palsu yang digalang oleh Kelompok Separatis Papua.

Sebagai rekomendasi, Fadli Zon mendukung pendekatan total diplomasi yang disarankan Dubes Tantowi Yahya dalam merespon gerakan separatisme Papua. Diplomasi soal Papua harus lebih proaktif bahkan ofensif khususnya menangkal berita-berita dan foto-fota bohong.

Semua pihak, baik pemerintah, parlemen, dunia usaha, dan masyarakat harus terlibat dalam upaya diplomasi Papua. Baik di regional Pasifik maupun internasional. Kesadaran bahwa Papua bagian tak terpisahkan dari NKRI harus dimiliki oleh seluruh elemen bangsa.

Terakhir, lanjut Fadli Zon, meski pemerintah menghindari megaphone diplomacy, namun untuk diplomasi Papua, hal tersebut sangat dibutuhkan. Sebab jika tidak, propaganda yang dilakukan secara sistematis oleh KSP, akan semakin meluas di lingkungan masyarakat internasional. [rus]
1xx

Kolom Komentar

Artikel Lainnya

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)