Komisi V mempertanyakan dasar Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memberikan izin pesawat berbadan besar seperti Boeing 777 beroperasi di Bandara Halim Perdana Kusuma. Padahal Bandara Halim tidak memungkinkan untuk dipergunakan pesawat besar.

Wakil Ketua Komisi V DPR, Sigit Sosiantomo menyampaikan hal itu menyusul kerusakan landasan pacu Bandara Halim Perdana Kusuma akibat tidak mampu menahan beban pesawat tipe B777 milik Garuda yang mengangkut jemaah haji, Jumat (28/7) lalu.

"Kemenhub seharusnya sudah tahu kondisi Bandara Halim apakah mampu atau tidak melayani B777. Tanpa pesawat berbadan besar saja landasannya sering rusak karena memang bukan didesain untuk bandara komersial. Tapi kenapa masih dipaksakan? Untung saja tidak terjadi kecelakaan," kata wakil ketua Komisi V dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera itu.

Ia menilai Kemenhub harus serius terhadap keselamatan penerbangan. Kemenhub juga harus sudah mampu memperkirakan dampak dari pengoperasian pesawat pengangkut jamaah haji itu akan menyebabkan kerusakan di landasan pacu.

Tak hanya itu menurut dia, Kemenhub perlu berhati-hati dalam memberi izin mendarat dan terbang bagi pesawat. Bahkan, seharusnya berkoordinasi terlebih dahulu dengan kementerian lain, dalam hal ini Kementerian Agama. Sebab, Bandara Halim sudah ditetapkan sebagai embarkasi.

Sesuai dengan pasal 308 UU 1/2009 tentang Penerbangan, Menteri Perhubungan bertanggung jawab atas keselamatan penerbangan. Menhub juga bertanggung jawab terhadap pengawasan keselamatan penerbangan sebagaimana diatur dalam pasal 312 UU Penerbangan.

Keselamatan penerbangan sendiri meliputi keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dalam pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya.

Sebelum kejadian itu, runway Bandara Halim juga pernah diperbaiki pada Februari lalu. Imbasnya, bandara tersebut ditutup hingga tiga jam selama 3 hari berturut-turut.

Dalam perencanaannya, embarkasi Halim Perdanakusuma akan melayani 159 kelompok terbang (kloter) haji. Terdiri dari 63 kloter yang dilayani maskapai Garuda Indonesia dan 96 kloter yang dilayani maskapai Saudia Arabian Airlines. Total jemaah yang dilayani embarkasi ini adalah 63.371 jamaah dan 795 petugas haji.[wid/***]