. Ekonomi kerakyatan diapstikan sulit tumbuh bila anggaran kementerian dan lembaga yang terkait langsung dengan rakyat kecil dipangkas. Kementerian dan lembaga tersebut adalah para mitra Komisi VI DPR yang hampir semuanya bersentuhan dengan ekonomi rakyat kecil menengah.

Demikian disampaikan Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Bambang Haryo Soekartono, Rabu (26/7).

Kementerian Koperasi dan UKM yang pada APBN 2017 dialokasikan Rp 971,2 miliar dipotong Rp 10,5 miliar. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang mendapat alokasi Rp 137,2 miliar dipotong Rp 26,8 miliar, begitu juga Badan Standarisasi Nasional (BSN) yang semula mendapat Rp 184,5 miliar dipotong Rp 20 miliar.

"Dahulu pada era Pak SBY, anggaran Kemenkop UKM mencapai Rp 2 triliun. Kini hanya tinggal Rp 900 miliar lebih. Ini tanda tak ada keseriusan pemerintah terhadap upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi kerakyatan di Indonesia," ujar Bambang Haryo.

Saat ini anggaran KUR sudah ditingkatkan. Tentu butuh pendampingan dari Kemenkop UKM yang membawahi sekitar 56 juta UKM. Namun, kementerin ini tak bisa bekerja optimal, karena anggarannya terus dipangkas. UKM-UKM di Indonesia butuh pendampingan, agar bisa bersaing dengan negara-negara lain.

Bambang Haryo malah menyesalkan, mengapa anggaran Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) justru terus ditambah hingga Rp 1,5 triliun. Padahal prediksinya kerap meleset.
 
Begitu juga anggaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah di atas Rp 750 miliar. Padahal KPK hanya punya lima komisioner alias pimpinan.

"Lebih baik meningkatkan anggaran KPPU yang punya sembilan komisioner," pungkas Bambang Haryo. [rus]