. Mantan Pimpinan DPD RI, Laode Ida mengatakan bahwa DPD sangat berbeda dengan DPR. Dimana lembaga yang menanungi para senator itu tidak memiliki fraksi atau pun partai layaknya DPR, mereka hanya berlandaskan basis individu.

"Karena memang tidak punya fraksi, atau partai kan, tidak punya afiliasi, secara normatifnya seperti itu," sebut Laode dalam diskusi "DPD Untuk Apa?" di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (27/5).

Karenanya, lanjut anggota Ombudsman RI ini, setiap anggota DPD haruslah tampil ke depan menjadi figur yang kuat, berkarakter, dan tampil setiap waktu untuk memperjuangkan kepentingan daerah yang diwakilinya.

"Dia berjuang ke instansi-instansi itu juga perlu, tanpa menjadi makelar," tegasnya mengingatkan.

Peringatan itu diberikannya karena semasa dia menjabat wakil ketua DPD, Laode pernah membuka sebuah posko bernama Posko Mafia Anggaran.

Saat itu, Laode mengaku banyak menerima laporan dari masyarakat terkait perilaku menyimpang oknum anggota DPD yang kerab main proyek.

"Saya punya data juga pada waktu periode kedua kami, ada beberapa yang menjadi makelar, masih ingat ketika saya membuka Posko Mafia Anggaran? Masuk ke dalam email saya ada sejumlah nama anggota DPD pada saat itu, akhirnya saya malu juga rasanya, itu fakta, bahkan mereka juga mengirimkan bukti transfer uang," bebernya.

"Tidak boleh seperti itu, anggota DPD harus jadi broker yang jujur, dan menjadi kan daerah menjadi basisnya dan setiap hari menyuarakan kepentingan daerah," pungkas Laode mebambahkan. [rus]