Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah, menanggapi rencana pemerintah membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Menurut dia, ormas yang dianggap anti Pancasila itu bisa hidup di tengah masyarakat karena ulah pemerintah sendiri. Pemerintah gagal menjalankan fungsinya sebagai fasilitator gerakan sosial sehingga muncul gerakan-gerakan semacam HTI.

Karena itu, ketimbang membubarkan HTI, Fahri menyarankan pemerintah bersikap lebih tenang dan menyiapkan fasilitas diskusi publik.

"Artinya pemerintah membuka pintu dialog," ujar Fahri Hamzah di gedung DPR, Jakarta, Senin (8/5).

Dia sendiri mengakui kerap beda pendapat dengan HTI terkait banyak hal. Bahkan, dirinya yakin ada kesalahan cara HTI dalam melihat anatomi persoalan masyarakat berbasis sejarah dan sebagainya. Tetapi baginya lebih baik pemikiran itu menjadi perdebatan dan bagian dari dinamika masyarakat.

"Kalau sekarang pemerintah mengambil jalan seperti ini, menjadi para pihak dari gugatan dan sebagainya, maka ini mereduksi peran pemerintah. Seharusnya pemerintah tidak perlu mengambil peran ini dan tidak perlu menjadi keputusan politik pemerintah," tegas Fahri.

Dia tekankan lagi bahwa pemerintah tidak boleh membubarkan HTI secara sepihak melainkan harus melalui proses peradilan. Hal ini harus dilakukan meski akan memakan waktu panjang. [ald]