Perkembangan Kota Luwuk, Kabupaten Banggai yang pesat masih belum diimbangi oleh sarana dan prasarana perhubungan airnya.

Hal ini ditemui Tim Kunker Komisi V DPR RI saat meninjau Pelabuhan Rakyat Luwuk untuk kapal antarpulau sekitar, pekan lalu, dilanjutkan keesokan paginya ke Pelabuhan Luwuk Banggai.

Pelabuhan Luwuk ini merupakan pelabuhan kapal antarpulau, antar provinsi dan angkutan peti kemas.
 
"Kita tahu bahwa pelabuhan laut ini sangat diperlukan di Kota Luwuk terutama pelabuhan untuk rakyat. Yang kita tinjau tadi terlihat sangat kumuh dan faktor keselamatannya juga belum bisa dijamin," ujar anggota Komisi V DPR RI Dapil Sulawesi Tengah, Rendy Lamadjido, usai peninjauan.
 
Pada Desember 2016 lalu, ulas Rendy, telah terjadi kasus kriminalitas kekerasan senjata tajam yang dilakukan seorang pria di pelabuhan, ketika kapal telah dua jam berlayar, yang mengakibatkan sejumlah korban meninggal dan luka-luka.
 
"Dengan kasus inilah kami berharap kita bisa membangun suatu terminal modern untuk masyarakat,  dengan perlengkapan alat deteksi barang-barang apa yang dibawa penumpang di pelabuhan," ujar Rendy.
 
Modernisasi yang dimaksud adalah pelayanan yang mencakup keamanan dan kenyamanan penumpang serta kontrol penumpang sendiri, yaitu sistem yang terintegrasi untuk pelayanan tiket dan ruang tunggu, serta pengadaan alat pemindai barang yang dibawa penumpang.

"Di masa mendatang saya kira akan seperti Singapura, modern dan padat karena Pelabuhan Rakyat ini menghidupi tiga kabupaten yaitu Kabupaten Banggai, Kabupaten Banggai Laut, dan Kabupaten Banggai Kepulauan." ujarnya.
 
Tim Kunker sempat berdialog dengan kapten kapal dan para anak buah kapal yang mengeluhkan tentang  fasilitas keamanan pelayaran antara lain dermaga yang tidak layak dan mercusuar yang sering tidak berfungsi.

Dalam kesempatan itu, Komisi V DPR merekomendasikan dukungan dari APBN, karena pemerintah daerah tidak ada dana untuk mengatasi masalah itu.

"Kita alokasi dari pemerintah pusat  karena ini menyangkut program tol laut, yaitu tol laut yang menghubungkan Sulawesi Tengah, Ternate, dan Papua. Maka saya kira pemerintah pusat bisa mengatur, karena ini  merupakan bagian program Presiden Jokowi," pungkas Rendy.[wid]