Pengambilalihan pemanduan kapal di Selat Malaka dan Selat Singapura oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub) diacungi jempol dewan.

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Muhidin merasa langkah yang diambil Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi tersebut sudah tepat.

"Di Perairan Selat Malaka itu kan memang Indonesia yang paling besar, wilayah kita yang lebih besar, bukan Malaysia maupun Singapura," terang dia saat dikontak, Selasa (11/4).

Muhidin menjelaskan, pemerintah harus bersatu menjaga dan mengamankan perairan Selat Malaka. Apalagi Selat Malaka merupakah jalur laut terpenting di Kawasan Asia Tenggara dengan panjang kurang lebih 550 mil laut. Karenanya, jasa pemanduan terhadap kapal-kapal yang melintas di kawasan tersebut diperlukan.

"Pemanduan itu kan bisa menambah pemasukan bagi negara, Selat Malaka itu salah satu selat yang paling padat lalu lintas pelayarannya di dunia," jelas Muhidin.

Selain itu, politisi Golkar ini juga menekankan bahwa perairan Selat Malaka sudah menyangkut kedaulatan bangsa. Jika selama ini dikuasai oleh Malaysia dan Singapura, ke depan harus dibawah kendali penuh pemerintah Indonesia. "Jika dikendalikan penuh itu bisa meminimalisir terjadinya tindak kejahatan disitu, jadi bukan semata nilai ekonomis," jelasnya.

Karenanya ia menyambut baik upaya Kemenhub yang meresmikan jasa pemanduan kapal di Selat Malaka dan Selat Singapura.

"Negara ini berkepentingan disitu, pelan-pelan kita kuasai, ambil-alih. Jangan sampai udara yang sampai sekarang masih di monitor Singapura, lalu laut di perbatasan juga dikuasai mereka," demikian Muhidin. [sam]