Pimpinan DPR RI tidak mempermasalahkan jika partai politik memiliki perwakilan di jajaran pimpinan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Pada dasarnya tidak ada masalah. Saya lebih cenderung memang KPU menjadi perwakilan partai. Sudah, dibikin saja begitu," kata Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (22/3).

Menurut dia, kinerja KPU berkaitan erat dengan partai politik karena itu perlu ada perwakilannya di lembaga itu. Jika parpol bersengketa dalam Pemilu maka sudah ada perwakilan parpol di pihak eksekutif untuk menyelesaikan sengketa tersebut.

"Kayak zaman awal dulu lebih bagus. Daripada sekarang sudah banyak korban karena ada anggota KPU yang kita anggap akan netral tapi kenyatannya sudah bekerja untuk sekelompok Parpol. Lebih baik semua orang partai di situ. Kalau curang mereka kan saling mengawasi," ujarnya.

Keberadaan perwakilan parpol di KPU sudah pernah dipraktikkan pada tahun 1999 silam. Tetapi, pada akhirnya keterwakilan partai di KPU ditiadakan karena dianggap tidak netral.

"Bagaimana mau netral? Kan KPU tidak mengatur urusan lain, hanya mengatur partainya saja. Jadi menurut saya itu jauh lebih aman supaya partai ini enggak usah bersengketa terlalu ramai ke MK segala. Selesaikan saja di situ. Akan lebih adil bila partai itu mengurusi dirinya sendiri," jelasnya. [ald]