Kunci sukses pendidikan adalah sarana dan prasarana pendidikan yang layak.

Sayangnya, fakta di lapangan berdasarkan hasil temuan Komisi X DPR justru memperlihatkan bahwa sarana dan prasarana di daerah banyak yang kurang memadai. Atas alasan itu juga, Komisi X mendorong pembentukan Panja Sarana dan Prasarana.

Begitu kata Wakil Ketua Komisi X DPR Sutan Adil Hendra di sela-sela Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Panja Sarana dan Prasarana dengan pakar pendidikan di Gedung DPR RI,Senayan, Jakarta, Rabu (7/12).

"Karena menurut saya pribadi, melihat bagaimana pendidikan ini bermutu, dan suksesnya pendidikan, itu ditentukan oleh sarana dan prasarana. Oleh karenanya, kami terus berupaya, agar pemerintah dapat memberikan data yang objektif, terhadap sarana dan prasarana pendidikan," kata Sutan.

Politisi F-Gerindra itu menambahkan, sarana dan prasarana yang tidak memadai, membuat semua elemen yang berkaitan dengan kepentingan pendidikan, mendapatkan suasana yang menyenangkan. Imbasnya, kegiatan belajar sekolah menjadi terganggu.

Bayangkan ada guru dan siswa, tapi tidak ada tempat belajarnya. Jika sarana dan prasarana tidak layak, guru juga bisa menjadi malas untuk mengajar. Ini harus kita buat standar, bagaimana negara menata sarana dan prasarana. Masih banyak yang belum memiliki sarana dan prasarana yang layak,” kritik Sutan.

Apalagi jika melihat data, masih kata Sutan, persentase sekolah rusak lebih banyak dibandingkan sekolah layak. Ini merupakan pekerjaan rumah yang besar untuk Pemerintah. Panja Sarana dan Prasarana pun meminta Pemerintah, untuk memberikan data invetarisasi yang akurat, sehingga upaya perbaikan dapat disegerakan. Sutan menambahkan, pihaknya juga akan memanggil sejumlah pimpinan daerah, untuk memberikan data sarana dan prasarana pendidikan di daerahnya.

Sutan menambahkan, sarana dan prasarana tidak boleh dianggap sesuatu yang tidak penting. Menurutnya, sarana dan prasarana menjadi sesuatu yang penting dalam indikator pendidikan, selain siswa dan guru. Untuk itu, pihaknya memohon kepada Mendikbud atau pemerintah daerah, untuk mengalokasikan APBN, maupun APBD sesuai dengan UU, minimal 20 persen dari anggarannya untuk pendidikan

Kalau mau pendidikan kita mau bermutu, sarana dan prasarana ini harus menjadi skala prioritas bagi dunia pendidikan.Selain Pemerintah, kita juga harus ikut libatkan masyarakat, pengusaha. Kan ada perusahaan yang memiliki CSR. Ini tugas kita semua untuk mencerdaskan bangsa,” tegas Sutan. [ian]