. Pemerintah dinilai tidak fokus dalam mengumpulkan data dan memperbaiki sekolah rusak dan tidak layak yang ada di seluruh Indonesia.

Anggota Komisi X DPR Junico BP Siahaan mengatakan dibentuknya Panitia Kerja Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar Menengah (Panja Sarpras Dikdasmen) Komisi X DPR karena masih banyak sekolah yang tidak layak, dan pemberian bantuan sekolah yang tidak tepat sasaran.

"Pemerintah harusnya mengumpulkan data sekolah mana saja yang tidak layak, agar tahun 2017 tidak ada lagi kita mendengar sekolah rusak," kata anggota Fraksi PDIP yang akrab disapa Nico, Rabu (30/11).

Lebih lanjut, kata Nico, hal itu memang menjadi perhatian Komisi IX, ke depan pihaknya akan menanyakan masih banyaknya kondisi sekolah yang rusak kepada kementerian terkait.

"Ini yang harus kami tanyakan dalam pertemuan dengan kementerian, kami harus tahu salahnya dimana apakah dinas pendidikan di daerah yang tidak melaporkan atau memang dinas sudah melaporkan tapi tidak tersampaikan dengan baik dalam sistem di Kemendibud," katanya.

Nico juga mengatakan terkait niat pemerintah yang ingin meningkatkan sekolah vokasi hingga 70 persen, seharusnya dibarengi dengan fasilitas yang memadai, mulai dari lab hingga peralatan yang mengikuti zaman.

"Kalau mau 70 persen sekolah vokasi, maka konsekuensinya harus menyiapkan juga lab untuk mereka praktek, jangan hanya mengandalkan teori dan magang. Bagaimana bisa menghasilkan lulusan yang siap kerja," ungkap Nico.

Kalau hanya membangun sekolah saja tapi tidak ada fasilitas sama saja bohong, akan berakibat lulusannya tidak berkualitas nanti.

"Jangan sampai sekolah hanya menjadi pabrik pengangguran berikutnya," tambah Nico seperti dilansir dari Parlementaria. [rus]